Pemilu 2024 dan Politik Identitas

Redaksi

Kamis, 2 Februari 2023 - 22:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Muhar Efendi, S.H (Aktivis Demokrasi)

Belakangan ini identitas seperti agama, etnis dan ideologi kerap kali menjadi penyulut emosi di tengah masyarakat. Terkadang ada saja oknum yang manfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan.

Menjelang Pemilu 2024, masyarakat perlu mewaspadai manipulasi opini publik melalui politik identitas. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan menyebarkan rumor hingga ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada berkembangnya diskusi yang tidak produktif serta berpotensi menyebabkan disharmoni dan kekerasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto menjelaskan, umumnya politik identitas muncul pasca deklarasi calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Pemilu 2019 misalnya, politik identitas marak dan masyarakat terpolarisasi berdasarkan kubu pendukung capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Polarisasi ini sebelumnya terjadi sejak Pilkada DKI 2017, yang terus berlanjut hingga Pemilu 2019.

Menjelang Pemilu 2024 ini, media sosial mungkin menjadi sarana paling efektif dalam melakukan manipulasi opini politik indentitas. Sebab itu masyarakat tetap harus waspada.

Baca Juga  Porsi Menu MBG Lampung Jauh Panggang dari Api

Politik identitas menggunakan identitas, seperti agama, ideologi, ras, etnis, dan budaya sebagai alat serta mobilisasi kepentingan politik. Dalam hal ini, opini masyarakat dimanipulasi untuk menjadi wadah sentimen-sentimen tersebut.

Alhasil, diskusi di masyarakat berpusat pada urusan agamanya apa, suku dan lain sebagainya. Padahal ada hal yang lebih substansial seperti ekonomi, korupsi, kerusakan lingkungan dan hal lain pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga  Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Minta MBG Berlanjut Puluhan Tahun, Gurih ya?

Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Universitas Paramadina, Husni Mubarok, menjelaskan, politik identitas bisa berkembang pada rumor, ujaran kebencian, hingga hasutan kebencian. Bentuk-bentuk ini berpotensi mengarah pada dehumanisasi yang melegitimasi seseorang melakukan kekerasan.

Selain itu, kontra narasi dan narasi alternatif perlu dihasilkan agar narasi yang berkembang di masyarakat tidak melulu mengenai ujaran kebencian. Perlu sekiranya ada individu maupun kelompok yang tetap bisa fokus membawa pembahasan topik yang lebih substansial dan tak terbawa arus.

Berita Terkait

Porsi Menu MBG Lampung Jauh Panggang dari Api
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Minta MBG Berlanjut Puluhan Tahun, Gurih ya?
Saat Keputusan Gubernur Tentang MBG Lampung Diteken, Ratusan Siswa Keracunan
MBG Lampung Beruntung “Dikawal” Duet Kakak Beradik
MBG Lampung Gamang Wujudkan Asta Cita Prabowo
Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi
Lampung Dapat Apa dari MBG?
Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 12:21 WIB

Pemkab Lampung Selatan Gelar Salat Gaib untuk Korban Tabrakan Kereta Bekasi

Rabu, 29 April 2026 - 11:01 WIB

TPID Lamsel Perkuat Pengendalian Inflasi

Rabu, 29 April 2026 - 10:57 WIB

Rakor Mingguan, Pemkab Lamsel Perkuat Sinergi Program

Rabu, 29 April 2026 - 10:51 WIB

Bupati Lamsel Hadiri Rakornas Mitigasi Kekeringan

Rabu, 29 April 2026 - 10:48 WIB

Pemkab Lampung Selatan Matangkan Penerapan LLTT

Rabu, 29 April 2026 - 01:12 WIB

13 “Wanita Helau” Warnai Peringatan Hari Kartini di Lamsel

Rabu, 29 April 2026 - 01:08 WIB

Jalan Bumi Daya–Trimomukti Diresmikan, Akses Ekonomi Meningkat

Rabu, 29 April 2026 - 01:05 WIB

Jalan Lubuk Dalam–Way Urang Dorong Wisata dan Ekonomi

Berita Terbaru

Pringsewu

Kabupaten Pringsewu Raih Penghargaan dari Bank Indonesia

Kamis, 30 Apr 2026 - 19:45 WIB