Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Di negeri yang katanya kaya potensi tapi miskin eksekusi ini, jabatan Bupati Lampung Barat tampaknya sudah naik level: bukan lagi sekadar kepala daerah, tapi harus menjelma jadi “one man show”—bupati, staf ahli, kepala dinas, bahkan kalau perlu sekalian jadi tenaga honorer yang masih punya semangat kerja.

Lampung Barat (Netizenku.com): Bagaimana tidak? Di saat kursi-kursi empuk diisi oleh orang-orang yang mestinya berpikir strategis, yang terjadi justru semacam lomba menunggu mukjizat. Roadshow ke Jakarta? Sudah. Foto-foto? Lengkap. Tapi hasil? Nihil. Seolah-olah program dari pusat itu seperti durian runtuh—tinggal duduk manis, nanti jatuh sendiri ke pangkuan. Sayangnya, ini bukan musim durian, ini musim alasan.

Lucunya lagi, di tengah anggaran yang makin cekak—yang bahkan sampai tega memangkas TPP ASN—justru masih ada pos-pos yang dipelihara seperti pusaka keramat. Tiga staf ahli bupati, misalnya. Secara teori, mereka ini harusnya jadi “otak tambahan”. Tapi dalam praktik, lebih mirip “beban tambahan”. Ide cemerlang? Entah sedang disimpan untuk edisi khusus, atau memang belum sempat dipikirkan sejak dilantik.

Kalau mau jujur-jujuran, beberapa dinas itu seperti hidup di dunia paralel—ada secara struktur, tapi tak terasa manfaatnya di kehidupan nyata. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja? Kinerjanya lebih sunyi dari pabrik yang tutup. Dinas Pendapatan Daerah? Pendapatan stagnan, tapi struktur tetap gemuk. Ini bukan soal ada atau tidak, tapi soal guna atau sekadar nama.

Belum lagi parade dinas sektor pertanian: Perkebunan dan Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan. Tiga sampai empat kantor, anggaran jalan terus, tapi petani tetap mengeluh dari musim ke musim. Kalau hasilnya sama saja, kenapa tidak disatukan saja? Atau jangan-jangan, yang tumbuh subur justru birokrasi, bukan pertanian?

Yang paling menarik tentu saja Badan Riset Daerah alias BRIDA. Namanya terdengar canggih, seolah-olah tiap hari bicara inovasi dan terobosan. Tapi di lapangan? Petani kopi tetap dengan cara lama, petani sayur masih bergantung pada pestisida. Risetnya ke mana? Mungkin sedang riset bagaimana tetap terlihat sibuk tanpa menghasilkan sesuatu.

Sementara itu, di level bagian-bagian, fragmentasi makin terasa seperti hobi. Bagian Organisasi jalan sendiri, Hukum sibuk sendiri. Perekonomian dan Pembangunan seperti dua saudara yang jarang ngobrol. Kesra dan Umum? Ya, umum saja—tidak terlalu terasa.

Padahal kalau mau efisien—dan ini sering digaungkan—logikanya sederhana: satukan yang bisa disatukan, buang yang tidak perlu, dan isi yang tersisa dengan orang-orang yang benar-benar bekerja. Tapi tampaknya, yang lebih mudah adalah memotong tunjangan pegawai daripada memotong ego jabatan.

Akhirnya, yang terjadi bukan efisiensi, tapi ilusi efisiensi. Struktur tetap gemuk, kinerja tetap kurus.

Maka wajar jika Bupati Lampung Barat dituntut multitalenta. Karena kalau semua lini berjalan optimal, bupati tinggal mengarahkan. Tapi kalau separuh tim hanya jadi penonton, ya bupati harus turun tangan ke semua lini—dari mikir program sampai ngejar pusat, dari strategi sampai eksekusi.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan sistem seperti ini dipertahankan?

Atau jangan-jangan, kita memang lebih nyaman dengan kondisi ini—ramai jabatan, sepi manfaat. (*)