Dramaturgi Geleng-Angguk MBG

Presiden Prabowo Subianto memang yang menginisiasi Pragram Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi dalam pelaksanaan, justru dia yang geleng-geleng kepala melihat para pencoleng merenteng dapur MBG.

(Netizenku.com): Presiden Prabowo resmi meluncurkan MBG secara bertahap nyaris 1,5 tahun lalu. Secara garis besar saya melihat ada dua tujuan utama yang hendak disasar dari program ambisius ini.

Pertama, Presiden ingin investasi jangka panjang untuk menciptakan Generasi Emas Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Makanya dipakai embel-embel “bergizi”.

Kedua, Presiden berharap MBG juga mampu memberi dampak bagi ekonomi kerakyatan. Dapur-dapur MBG, dalam bayangan Presiden, akan membeli bahan baku makanan kepada petani, peternak, nelayan dan UMKM lokal.

Karena akumulasi keyakinan tersebut, tak heran kalau kemudian Presiden “mengangguk-angguk” tanda okeh saat disodori anggaran MBG yang nilainya fantastis sekalipun.

Mungkin Presiden penganut dalil ada rupa ada harga. Sehingga menganggap wajar kalau ongkos MBG besar. Sebab, dampak efek penggandanya juga lebar.

Berangkat dari hitung-hitungan akan menangguk manfaat besar dari MBG, Presiden pun bergegas. Gaspol, tak boleh kendor. 6 Januari 2025 gas pun benar-benar ditarik.

Biarpun terkesan tanpa persiapan matang, ditunjukkan dengan belum ada topangan anggaran yang memadai, namun keputusan telah bulat ditetapkan. Pokoknya MBG harus tetap jalan. Terlanjur, layar sudah dikembangkan, pantang surut ke belakang.

Presiden yang dibantu Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipercaya menakhodai MBG tak habis akal. Rencana dirancang, langkah dibentang. Nyatanya dapur-dapur tetap dibangun.

Salah satu caranya dengan menggugah jiwa “patriotik” berbagai kalangan. Kenapa disebut patriotik (versi mereka)? Karena pada awal pelaksanaan belum ada kejelasan konkrit.

Belum ada kejelasan apakah investasi di MBG yang sudah dikeluarkan secara mandiri nantinya akan diganti oleh negara. Kalau pun diganti butuh berapa lama untuk mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas. Belum lagi menghitung potensi risiko program berhenti di tengah jalan.

Meski masih abu-abu, tetap saja ada yang berani merogoh kocek keluarkan fulus 1 sampai 1,5 miliar rupiah sebagai ongkos membuat dapur. Pada momen inilah mereka disematkan predikat patriotik. Kendati diyakini masing-masing investor tentu punya motivasi tersembunyi.

Seiring waktu, karena memang merupakan keinginan Presiden, anggaran APBN akhirnya turun juga. Tak pelak ini membikin mata banyak pihak terbelalak.

Sedetik kemudian mereka berbondong-bondong mengurus yayasan, lalu mendaftarkan diri untuk peroleh jatah titik dapur MBG.

Bisa dipastikan, orang-orang yang mendaftar itu tergolong tajir. Sebab, biaya awal yang dikeluarkan untuk bangun infrastruktur dapur sudah miliar-miliaran. Kumpulan orang kaya mengerumuni “gula-gula”.

Bagi yang berkehendak MBG bisa cepat terlaksana tentu menganggukkan kepala. Manggut-manggut tanda senang. Sebaliknya, bagi rakyat kebanyakan yang cuma bisa melihat, tontonan ini membikin mereka geleng-geleng kepala. Ternyata ada orang yang punya duit sebanyak itu.

Itu belum seberapa. Karena program MBG butuh dapur puluhan ribu titik, sementara orang berduit hanya berpusar pada lingkaran tertentu saja, maka ada toleransi. Satu yayasan boleh menggarap 10 dapur MBG.

Tahu BGN sudah dibekali ratusan triliun rupiah, ini seperti menggelarkan karpet merah untuk mengundang para “sultan”. Gayung bersambut. Para bohir pemilik yayasan jelas tergiur. Hapus sudah keraguan berinvestasi di MBG. Mereka “borong” semua jatah titik dapur.

Merasa kurang punya 10 dapur, sementara duit investasi dijamin negara bakal kembali dalam 1,5 sampai 2 tahun, yayasan baru pun dibuat lagi. Kiranya batasan antara menolong mewujudkan niatan Presiden dengan lebih mengikuti gelegak hasrat ekonomi terbilang tipis. Boleh jadi lebih tipis dari kulit bawang.

Meski sudah punya 20 dapur MBG, kiranya bisnis menggiurkan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Lantas dibuat yayasan lagi, lagi dan lagi. Tentunya dengan memakai intrik pinjam identitas orang lain.

Untuk orang-orang serupa ini apakah masih layak dianggap patriotik? Rasanya kok lebih dekat ke predikat makhluk bisnis, ya.

Apalagi, jika ditelusuri lebih mendalam alur cerita yayasan para pemilik dapur MBG. Ternyata kepala daerah juga ikut andil. Malah tak tanggung-tanggung. Ada yang terindikasi punya puluhan dapur MBG, malah nyaris mendekati angka seratus. Hmmm…

Ah, apa iya itu bisa terjadi? Ah, itu kan hanya prasangka buruk semata. Jawabannya bisa saja itu memang sebatas dugaan. Tapi mungkin pula itu kenyataan.

Hanya saja perlu pula diingat. Bagi kepala daerah yang diuntungkan oleh kondisi saat ini, bukan perkara sulit untuk kotak-katik urusan administratif. Apalagi kalau kesehariannya juga sudah terbiasa kutak-katik anggaran. Jadi tak ada yang sulit bagi seorang player selagi permainan masih bisa diurus cincai.

Kepala daerah yang memanfaatkan skema MBG ini tentu merasa ketiban rezeki. Mereka bukan lagi sedang merawat “pohon duit”. Tapi sudah mengurusi “Kebon pohon duit”. MBG sangat mungkin dijadikan “mesin uang” untuk mengongkosi politik bagi kepentingan Pemilukada mendatang.

Karena orientasi menggarap dapur MBG lebih didekati dari aspek bisnis, tak perlu heran kalau preferensi yang tercipta lebih kental pada spirit menangguk keuntungan sebesar mungkin dengan modal seirit mungkin. Rumusan dagang yang dipakai.

Indikasi adanya praktik kapitalis serupa itu makin kencang. Terlebih ketika Presiden Prabowo sendiri akhirnya merasa gerah, mungkin sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Dia lantas mengutus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk bersih-bersih dapur MBG. Dudung sendiri mengakui kalau pada program MBG ada banyak celah korupsi. Salah satunya melalui praktik jual-beli titik dapur MBG.

Mungkinkah ini sebagai sinyalemen kepada oknum-oknum bersyahwat bisnis besar, bahwa manuver mereka sudah terpantau. Terlebih negara punya kapasitas dan fasilitas serta kemampuan untuk membongkar alur kepemilikan yayasan.

Kalaupun para pemburu rente atau kepala daerah masih bisa berkelit bahwa yang dilakukan masih sesuai juknis MBG, agaknya masih tersisa satu hal yang tak bisa dielakkan. Yakni menguji kadar integritas moral diri sendiri.(*)