Lampung Dapat Apa dari MBG?

Pameo di ranah politik yang menyebut “tidak ada makan siang gratis”, sesungguhnya juga berlangsung di MBG. Akronim dari “makan bergizi gratis” itu hendaknya tidak dikunyah mentah-mentah. Sebab memang tidak ada yang gratisan dalam banyak hal! Termasuk MBG di Lampung.

(Netizenku.com): Mengapa saya perlu mengulas penggunaan diksi “gratis” sejak awal tulisan? Karena diakui atau tidak kata gratis melahirkan suasana psikologis tersendiri. Bahkan menjadi paradigma yang berujung pada kekeliruan sebagian (besar) pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Mungkin kita sempat mendengar umpatan dari pihak SPPG yang menyebut protes atau kritik dari para penerima manfaat atas tidak layaknya menu yang dibagikan sebagai sebuah sikap “tidak tahu terima kasih” sebab sudah dikasih makan gratis tapi malah banyak minta, kelewat nuntut.

Paradigma itu pula yang mungkin tertanam di benak Dewi Ratih selaku pimpinan SPPG Desa Trimulyo, Tegineneng, Pesawaran. Awal tahun ini ia sempat menyedot perhatian publik. Secara sepihak ia menyetop pemberian jatah MBG kepada dua siswa di sebuah sekolah.

Alasan yang melatarbelakangi lantaran Dewi tak terima dengan postingan keluhan yang disampaikan orang tua siswa. Dewi menyebut unggahan di media sosial itu sudah mencemarkan nama baik MBG.

Akibatnya kedua siswa berhari-hari hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya memperoleh MBG. Sedangkan mereka tidak diberi karena sedang “dihukum” oleh Dewi. Padahal kalau mau dirunut, jatah MBG keduanya sudah “dibayar” oleh orang tua mereka melalui pajak.

Tindakan semena-mena para pengelola SPPG tidak hanya tercermin dari satu kejadian itu. Masih ada sederet panjang pemberitaan media tentang itu, dan diyakini lebih banyak lagi perkara MBG di Lampung yang tidak muncul ke permukaan lantaran adanya tekanan pihak tertentu.

Ambil saja contoh peristiwa keracunan yang merundung 3 sekolah di Kemiling, Bandarlampung, pada Februari 2026 lalu. Sudah anak menjadi korban keracunan MBG, masih pula orang tuanya ditekan untuk membuat perjanjian tidak akan speak up, terlebih ke medsos.

SPPG yang melabeli diri sebagai kepanjangan tangan negara atau malah merasa tak ubahnya patriot bangsa, sepertinya merasa berhak bertindak demikian. Karena apa? sangat mungkin lantaran menganggap pihaknya sudah berbaik hati memberi makan gratis.

Respon Pemerintah Daerah

Kalau uraian di atas menggambarkan betapa penerima manfaat MBG di Lampung dituntut memberi timbal balik dengan menunjukkan rasa terima kasih dan rasa syukur mendalam, maka perlu pula kiranya melihat bagaimana respon pemerintah daerah terhadap keberadaan program strategis nasional tersebut.

Menurut Saipul, Ketua Satgas MBG Lampung, hingga Maret 2026 tercatat sudah ada 1.019 unit SPPG beroperasional. Jumlah itu di luar dapur yang dibangun Kementerian PU dan BGN. Kalau seluruhnya mau digabung jumlah mitra MBG di Lampung kurang lebih 1.200 unit.

Per Februari 2026, penerima manfaatnya disebut-sebut mencapai 2,7 juta jiwa. Sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, hingga akhir 2025 terdapat 24 ribu tenaga kerja terlibat di dalamnya.

Kalau jumlah penerima manfaat dibagi jumlah SPPG maka bisa dirata-rata setiap dapur MBG di Lampung melayani 2.250 penerima manfaat. Sedangkan kapasitas maksimal SPPG melayani 3.000 porsi per hari.

Sementara jatah menu MBG dibagi menjadi dua kategori. Ada yang bernilai Rp13 ribu. Ada pula yang Rp15 ribu.

Hanya saja tidak semua duit dipakai untuk kebutuhan belanja menu makan. Sebab di dalam anggaran itu termasuk juga insentif fasilitas (pemilik SPPG) Rp2 ribu per porsi. Lalu alokasi berikutnya Rp3 ribu diperuntukkan biaya operasional.

Nah, untuk anggaran Rp13 ribu per porsi ditujukan bagi penerima manfaat mencakup anak balita hingga kelas III SD. Dengan besaran nilai makanan Rp8 ribu. Sedangkan untuk anggaran Rp15 ribu per porsi menarget sasaran anak kelas IV SD ke atas hingga ibu menyusui dengan nilai anggaran menu makan Rp10 ribu.

Kalau kita pakai nilai MBG per porsi Rp13 ribu dikali jumlah penerima manfaat 2,7 juta, maka didapat angka Rp35,1 miliar per hari. Sementara kalau merujuk nilai Rp15 ribu per porsi akan diperoleh jumlah Rp40,5 miliar per hari.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah per April 2026, penyaluran program MBG direvisi menjadi 5 hari dalam seminggu (Senin-Jumat). Artinya dalam sebulan terdapat 20 hari penyaluran MBG.

Kalau dipakai nilai Rp35,1 miliar per hari maka terdapat total duit MBG sekitar Rp702 miliar per bulan. Sedangkan kalau digunakan acuan nilai Rp40,5 miliar, maka ada Rp810 miliar per bulan uang MBG beredar di Lampung.

Tentu hitungan di atas baru sebatas estimasi. Angka sesungguhnya mestinya diketahui oleh Satgas MBG Lampung.

Namun, seberapa pun nilai konkritnya yang pasti ada duit ratusan miliar masuk ke Lampung setiap bulan dari MBG. Lantas bagaimana respon Pemprov Lampung menyikapinya, sebagai tanda terima kasih sekaligus ungkapan rasa syukur?

Kalau mau mengutip selorohan seorang wartawan senior di Lampung, tanda syukur itu bisa diwujudkan dengan “mendudukkan program itu pada tempatnya”. Dengan kata lain, jalankan saja secara benar agar tujuan program tercapai maksimal.

Kalau menyimak instruksi Presiden Prabowo bahwa selain memberi makanan bergizi, MBG juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekosistem ekonomi lokal.

Maksudnya, program ini hendaknya mampu mengintegrasikan rantai pasok bahan pangan lokal dari petani, peternak, dan nelayan ke dalam sistem distribusi MBG. Demikian pula dengan pelibatan UMKM dan BUMDes di dalam sistem agar menjadi entitas ekonomi yang berdaya.

Sudahkah Pemprov Lampung, melalui perangkat OPD, menjawab dan menjabarkan harapan Presiden Prabowo tersebut?

Adakah peran aktif Pemprov Lampung di lapangan, bukan baru sebatas wacana mengingat MBG sudah berjalan setahun lebih, yang konkrit me-maping keberadaan ekosistem ekonomi lokal yang terbantu dengan keberadaan SPPG.

Kata “peran aktif” mesti digarisbawahi sehingga bisa dibedakan mana rantai pasok bahan pangan lokal yang sudah ada berkat upaya mandiri petani, peternak dan nelayan, serta mana (kalau memang ada) yang benar-benar hasil fasilitasi pihak Pemprov Lampung. Ini perlu untuk menghindari kecenderungan klaim sepihak.

“Campur tangan” Pemprov Lampung dipandang penting, selain untuk memastikan harapan Presiden Prabowo terealisasi, juga sebagai ekspresi keberpihakan pemerintah terhadap usaha lokal. Sehingga SPPG tidak mendatangkan bahan atau makanan dari pusat yang notabene perusahaan besar.

Sudahkah ada peta yang memperlihatkan ekosistem ekonomi lokal yang terbangun secara jelas. Misalnya, di Kota Metro ada berapa ekosistem yang terbangun dan letaknya di kecamatan apa. Begitu seterusnya.

Atau, Pemprov Lampung memiliki peta produksi komoditas tertentu di satu kabupaten yang melalui “intervensi” kemudian bisa disambungkan dengan SPPG di kabupaten lain yang membutuhkan. Sudahkah sistematika serupa ini atau yang mirip-mirip dimiliki dan diimplementasikan?

Publik sesungguhnya mengharapkan peran aktif Pemprov Lampung dalam menyikapi keberadaan MBG ini. Mestinya juga ada perlakuan serius yang serupa seperti saat mengurusi infrastruktur.

Benar, untuk bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pada 2026, Lampung sampai harus berhutang Rp1 triliun dan itu harus diseriusi penanganannya. Tidak ada yang keliru atas sikap itu.

Namun keseriusan serupa harusnya juga diberikan dalam merespon keberadaan MBG di Lampung. Mengingat ada ratusan miliar per bulan uang masuk ke Lampung. Dan kalau diakumulasi selama setahun nilainya jumbo luar biasa. Terlebih itu anggaran gratis. Bukan hasil hutang.

Sudahkah itu dilakukan? Kalau sudah maka kita bisa menjabarkan manfaat apa saja yang diperoleh Lampung dari MBG secara riil, di luar keterangan sebatas angka-angka normatif dan cerita-cerita keracunan MBG yang publik terima selama ini. (*)