Di negeri kecil yang gemar merawat kata “kebersamaan”, ada tradisi yang terus lestari yakni beban dipikul ramai-ramai, hasilnya dinikmati sebagian.
Lampung Barat (Netizenku.com): Iuran KPN kembali naik. Sebuah kabar yang selalu dibungkus dengan bahasa penuh harapan seperti peningkatan layanan, penguatan organisasi, dan tentu saja kesejahteraan anggota. Kalimatnya terdengar seperti janji masa depan, tapi rasanya seperti cicilan yang tak pernah lunas.
Yang duduk di kursi pengurus tampak makin nyaman, sementara yang berdiri di barisan anggota hanya bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak kuat, ya dianggap belum cukup ikhlas. Transparansi dibicarakan, tapi lebih sering terasa seperti kaca buram, ada bentuknya, tapi sulit dilihat isinya.
Air PDAM juga tak mau kalah memainkan peran. Ia hadir sebagai konsep, bukan kenyataan. Mengalirnya sporadis, hilangnya konsisten. Warga jadi terbiasa membuka keran dengan harapan, lalu menutupnya dengan pasrah. Yang mengalir justru tagihan. Lancar, tepat waktu, tanpa pernah absen. Sebuah ironi yang terlalu sering terjadi sampai kehilangan daya kejutnya.
Sampah? Ia barangkali satu-satunya yang benar-benar setia. Tidak pernah ingkar janji, selalu ada, dan bahkan bertambah. Di pinggir jalan, di selokan, di sudut-sudut yang dulu bersih semuanya kini jadi saksi bahwa urusan dasar saja bisa terasa terlalu rumit untuk diselesaikan. Bau yang menyengat bukan lagi sekadar gangguan, tapi semacam alarm yang terus berbunyi, meski tak banyak yang benar-benar bangun.
Semua ini seperti drama yang dipentaskan berulang-ulang. Alurnya bisa ditebak, tokohnya itu-itu saja, dan penontonnya ya masyarakat sendiri. Masyarakat diminta tetap duduk manis sampai akhir, meski tahu ceritanya tak pernah benar-benar selesai.
Dan yang paling menarik, di tengah semua kejanggalan ini, selalu ada ajakan untuk memaklumi. Seolah-olah kritik adalah gangguan, dan diam adalah bentuk kedewasaan. Padahal, mungkin yang justru dibutuhkan bukan tambahan kesabaran, tapi sedikit keberanian untuk bilang, “ada yang salah, dan itu tidak seharusnya dibiarkan”. (*)
