Keinginan agar (proyek) MBG atau makan bergizi gratis berjalan terus sampai puluhan tahun ke depan disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG (APPMBGI), Abdul Rivai. Duh, bisnisnya empuk, ya?
(Netizenku.com):Ups! Sabar, jangan selalu suuzan. Para pemilik SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau pengelola dapur MBG ini justru minta diberi kesempatan lebih lama lagi untuk berjuang.
Tak perlu heran, bagi mereka, MBG merupakan alat perjuangan. Perjuangan mewujudkan anak bangsa yang terpenuhi kebutuhan gizinya. Perjuangan menciptakan generasi cerdas. Sungguh mulia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mencapai ke arah itu jelas butuh waktu tidak sebentar. Maka tak bisa ditawar-tawar lagi, menurut keyakinan Abdul serta sesama pengusaha dan pengelola dapur MBG, keberlanjutan program harus menjadi kunci. Langgeng adalah koentji.
Atas dasar keinginan tersebut pengurus APPMBGI dari seluruh Indonesia berkumpul. Mereka mengemas sebuah kegiatan bertajuk APPMBGI National Summit pada akhir pekan lalu (25/26 April). Salah satu agendanya ya itu, mengawal agar keinginan melanggengkan MBG bisa di-ACC. Agaknya mereka butuh jaminan kepastian.
Pejuang Tanpa Nilai Perjuangan
Namun sayang, acapkali masih didapati mentalitas yang tidak konsisten. Di satu kesempatan mendapuk diri sebagai pejuang, pada bagian lain banyak pula yang kedapatan “berkhianat”.
Maksudnya tidak menjalankan petunjuk teknis (juknis) MBG. Seperti belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ada juga yang menyebabkan insiden keracunan penerima manfaat. Sebagai ganjaran akhirnya 1.780 unit SPPG ditangguhkan (suspend) operasionalnya.
Angka segitu diyakini baru sebatas “pucuk gunung es”. Akan jauh lebih membengkak kalau pengawasan terhadap seluruh SPPG yang berjumlah 26.800 benar-benar berjalan ketat, untuk tidak menyebut sekarang masih banyak toleransi. Masih longgar!
Oh iya sebagai pejuang berjiwa patriotik, mestinya para pengusaha dan pengelola dapur MBG memanfaatkan pertemuan APPMBGI National Summit untuk instropeksi bersama. Sebagai bahan evaluasi, misalnya, dengan membahas sinyalemen yang dikirim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Entah mengapa, di tengah padatnya kesibukan meng-OTT kepala-kepala daerah, tetiba komisi anti rasuah mengeluarkan delapan poin catatan tata kelola MBG.
Kendati baru bersifat catatan tapi isinya cukup mencekam. Sebab KPK bilang selain regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, dan potensi rente.
Catatan itu juga menyoroti berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa. Kalau bicara porsi anggaran bahan pangan itu berarti ada di ranah SPPG.
Tidak hanya itu, KPK juga menengarai tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG atau dapur MBG karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.
Kemudian, masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
KPK juga menemui banyak dapur tidak memenuhi standar teknis SPPG, yang berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Kondisi tersebut makin diperparah lagi, masih menurut KPK, dengan belum optimalnya pengawasan keamanan pangan. Itu ditandai dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya.
Kiranya, delapan poin catatan tata kelola MBG ini relevan dengan temuan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto.
Dia mengungkapkan ada sekitar 1.700 SPPG yang mengurangi porsi makan. Praktik curangnya seperti memotong lauk daging ayam hingga 20 potong. Padahal idealnya dibagi menjadi 8 potong. Tak hanya ayam, Aris juga mendapati ada dapur yang mencurangi ukuran lauk ikan lele. Weleh-weleh.
Tak heran kalau kemudian publik ragu untuk mengakui para pengusaha dan pengelola dapur MBG itu murni sebagai pejuang berjiwa patriotik. Publik juga merasa income Rp6 juta per hari per dapur MBG yang diperoleh pengusaha SPPG lebih menggiurkan.
Apalagi kalau dikali 20 hari operasional dalam sebulan. Lalu dikalikan 12 bulan dalam setahun. Rasanya modal awal Rp1,5 sampai Rp2 miliar untuk membuka 1 dapur MBG sudah menemui titik impas atau break even point dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun saja.
Nah, kalau para pengusaha MBG minta proyek ini dijalankan hingga puluhan tahun ke depan, keliru kah kalau dikatakan orientasinya juga tak lepas dari kalkulator hitungan bisnis yang ujung-ujungnya tentang cuan. Let money work for you! Ehem.(*)
