Pemerintah Provinsi Lampung menerima dan menindaklanjuti aspirasi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam momentum Hari Tani Nasional (HTN) 2026 di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (24/9/2026).
Lampung (Netizenku.com): Aspirasi yang disampaikan PPRL mencakup penyelesaian konflik agraria, pembentukan tim penanganan konflik, perlindungan masyarakat terdampak konflik agraria, pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dukungan terhadap produktivitas petani, perlindungan kawasan pertanian pangan, serta perlindungan kawasan pesisir dan ruang hidup nelayan.
Selain itu, PPRL menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru disahkan, perlindungan ketenagakerjaan, pembebasan desa definitif dan kawasan transmigrasi dari klaim kehutanan dan korporasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, Pemprov Lampung menghargai aspirasi masyarakat dan telah mencatat seluruh masukan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Yang menjadi aspirasi Bapak, Ibu semua sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah menindaklanjuti aspirasi terkait pembentukan tim penanganan konflik agraria.
Selain Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah dibentuk sebelumnya, Pemprov Lampung juga membentuk tim khusus untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pertanahan.
Pemprov Lampung telah menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung serta Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Lampung.
Terkait Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov Lampung sebelumnya telah mendukung proses pengesahan regulasi tersebut.
Setelah disahkan, Pemprov Lampung kini memantau proses pengundangan, penomoran, dan penanggalan undang-undang tersebut.
“Setelah ditetapkannya undang-undang pengaturan reforma agraria ini, kita akan meresponsnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai turunannya dan isi pasal demi pasal dari undang-undang ini. Kita memastikan tindak lanjutnya di Lampung,” katanya.
Menurut Marindo, persoalan reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa atau konflik lahan. Konflik agraria juga dapat berdampak terhadap penghidupan masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, rasa aman, serta perempuan dan anak.
“Oleh karenanya, ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan harus disampaikan juga kepada pemerintah pusat dan tentunya dukungan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing dalam menangani persoalan masyarakat yang terdampak konflik agraria.
“Ini akan kita tindak lanjuti dan dibahas bersama dengan Bupati/Wali Kota, dan menindaklanjutinya kepada kementerian terkait,” kata Marindo.
Dalam momentum HTN 2026, Marindo juga menyampaikan dukungan Pemprov Lampung terhadap peningkatan kesejahteraan dan produktivitas petani melalui program Desaku Maju, antara lain berupa bantuan pupuk hayati cair dan dryer.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian penting Pemprov Lampung. Program pertanian diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi petani dan perekonomian desa.
“Bagaimana hilirisasi, penggunaan dryer di Provinsi Lampung, itu memastikan ekonomi di petani dan di desa itu mempunyai nilai tambah langsung, dan merasakan ekonominya bertambah di desa,” jelasnya.
Marindo turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tergabung dalam PPRL yang hadir menyampaikan aspirasi.
Apresiasi juga disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung yang turut mengawal aspirasi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu hadir bersama bapak ibu semua,” katanya. (*)
