Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwarnai ketegangan pada Senin (15/6/2026). Massa aksi sempat berupaya menerobos masuk ke halaman kantor Pemprov dan mendekati Gedung DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Lampung (Netizenku.com): Ketegangan mulai memuncak setelah aparat kepolisian membuka kawat berduri yang membatasi jalan. Namun, langkah ratusan mahasiswa tersebut langsung terhadang oleh portal penutup yang terpasang kokoh di pintu masuk kawasan perkantoran.
Aparat kepolisian yang berjaga ketat di lokasi meminta peserta aksi untuk tetap tertib. Petugas menegaskan bahwa massa tidak diperkenankan masuk ke dalam kawasan kantor Pemprov maupun DPRD Lampung.
Meski akses ditutup, polisi memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan tetap didengar dan ditampung dengan baik.
“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi. Di dalam maupun di luar tetap akan didengar, namun massa tidak diperbolehkan masuk,” ujar salah seorang petugas di lokasi.
Kebijakan ini langsung memicu protes dari koordinator lapangan (korlap) aksi. Mereka menilai pembatasan akses ke halaman kantor pemerintahan ini sebagai bentuk penghalangan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Demo ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen serikat dan kampus di Lampung. Massa yang memadati jalanan merupakan gabungan dari BEM KBM Universitas Lampung (Unila), Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Sumatera (Itera). Aliansi ini juga diperkuat oleh elemen Cipayung Plus seperti PMII, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, dan LMND.
Dalam aksi kali ini, massa membawa sejumlah tuntutan krusial yang menyoroti kebijakan nasional. Mereka mendesak pemerintah agar memprioritaskan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM yang kian mencekik rakyat.
Selain itu, mahasiswa secara tegas meminta pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Isu reformasi hukum juga disuarakan lewat tuntutan revisi Undang-Undang Polri, penghentian praktik militerisme di ranah sipil, penerapan pajak kekayaan, hingga penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi aksi masih cukup padat. Mahasiswa secara bergantian terus meneriakkan orasi di depan gerbang Kantor Pemprov Lampung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. (*)
