Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menilai masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kemampuan fiskal Provinsi Lampung belum berkembang optimal.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Putra, APBD daerah bertumpu pada dua sumber utama, yakni PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, peningkatan PAD menjadi faktor penting untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah.
“Jika PAD meningkat, ruang gerak pembangunan daerah juga akan semakin besar,” ujar Putra, saat di wawancarai diruang kerjanya Selasa (2/62026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor yang hingga kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar daerah. Namun, penerimaan yang diperoleh Lampung dinilai masih jauh dari potensi yang dapat dicapai.
Saat ini, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Lampung berada di kisaran Rp1 triliun per tahun. Putra membandingkan dengan sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang mampu meraih pendapatan hingga Rp7 triliun dari sektor yang sama.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, ia mendorong pemerintah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan. Menurutnya, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat akan mendorong kepatuhan wajib pajak.
“Jangan sampai masyarakat dipersulit dengan syarat-syarat yang sebenarnya bisa disederhanakan. Pelayanan yang mudah akan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak,” katanya.
Selain itu, Putra mengusulkan penerapan sistem reward and punishment bagi petugas Samsat. Petugas yang berhasil mencapai target penerimaan dinilai layak mendapatkan penghargaan, sedangkan yang tidak memenuhi target perlu dievaluasi.
Ia juga mendorong perluasan program penghargaan bagi wajib pajak yang taat, seperti pemberian hadiah atau doorprizeyang disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
Menurut Putra, DPRD siap terlibat dalam edukasi dan sosialisasi pentingnya membayar pajak. Aparatur desa juga dapat dilibatkan untuk membantu mengingatkan masyarakat terkait kewajiban pajak kendaraan.
“Kalau perlu ada insentif bagi pihak-pihak yang membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang terpenting, seluruh potensi pendapatan harus digerakkan,” tegasnya.
Tak hanya pajak kendaraan, Putra menilai sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih menyimpan potensi besar. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat pendataan dan sertifikasi tanah.
Menurutnya, masih banyak bidang tanah yang belum terdata secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan daerah.
Ia juga meminta dilakukan penertiban dan pengukuran ulang lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi.
“Dari perusahaan-perusahaan besar juga ada potensi besar dari PBB dan pajak air tanah. Ini harus diawasi dan dioptimalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Putra menilai Lampung perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung menanggung tingginya lalu lintas kendaraan antarpulau yang melintasi wilayah tersebut.
Menurutnya, posisi strategis itu sudah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang lebih besar bagi Lampung.
Putra optimistis penerimaan daerah dapat meningkat signifikan apabila potensi pajak, aset daerah, dan persoalan pertanahan ditata secara lebih baik.
“Kuncinya adalah mengaktifkan seluruh sumber pendapatan yang ada, memberikan target yang jelas, serta membangun sistem penghargaan yang mampu mendorong kinerja seluruh pihak terkait,” pungkasnya. (*)
