DPRD Provinsi Lampung mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian melalui reformasi tata kelola Balai Sertifikasi Benih. Digitalisasi layanan dan pengawasan yang lebih ketat dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Lampung (Netizenku.com): Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung yang juga Anggota Komisi II, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang produksi pangan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD apabila dikelola secara profesional dan transparan.
“Ini momentum untuk mendorong pemerintah memaksimalkan potensi PAD. Salah satunya berasal dari sektor pertanian melalui Balai Sertifikasi Benih yang harus terus ditingkatkan,” kata Fatikhatul, Selasa (4/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, semakin banyak benih yang tersertifikasi, semakin besar peluang petani memperoleh hasil panen yang berkualitas. Penggunaan benih unggul bersertifikat juga diyakini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko gagal panen.
Namun, ia menegaskan peningkatan layanan harus dibarengi pembenahan tata kelola. Balai Sertifikasi Benih, kata dia, harus terbebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Fatikhatul mengungkapkan Komisi II DPRD Lampung telah melakukan pengawasan langsung ke Balai Sertifikasi Benih. Dari hasil peninjauan tersebut, DPRD merekomendasikan agar seluruh proses sertifikasi dilakukan secara digital guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.
“Seluruh proses sertifikasi harus terdigitalisasi. Dengan begitu semua tercatat, prosesnya transparan, penerimaan daerah jelas, dan tidak ada lagi ruang bagi praktik pungutan liar,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan kepada petani dan produsen benih, tetapi juga memastikan setiap penerimaan dari layanan sertifikasi tercatat dan masuk ke kas daerah.
Selain pembenahan tata kelola, Fatikhatul juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar jumlah penyuluh, melainkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada petani.
“Kita harus memperkuat kapasitas SDM penyuluh. Kehadiran mereka harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, karena penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian,” katanya.
Meski penambahan jumlah penyuluh bergantung pada kemampuan anggaran daerah, ia menilai sektor pertanian harus memperoleh dukungan fiskal yang memadai apabila Lampung ingin memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Fatikhatul menegaskan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung harus diiringi keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian.
“Kalau ketahanan pangan menjadi prioritas, maka keberpihakan anggaran juga harus nyata. Dinas-dinas yang menopang sektor pertanian wajib diperkuat agar target menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional benar-benar bisa diwujudkan,” pungkasnya. (*)
