Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Fraksi PKB menilai belanja pegawai masih lebih besar dibandingkan anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Lampung (Netizenku.com): Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan persoalan tersebut bukanlah isu baru. Menurutnya, struktur anggaran yang didominasi belanja birokrasi telah berulang kali menjadi catatan dalam setiap pembahasan anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sejak saya pertama duduk di DPRD, setiap rapat dengan OPD persoalan struktur anggaran selalu menjadi catatan penting. Ini bukan isu baru, tetapi sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi,” kata Fatikhatul, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan reformulasi kebijakan anggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bersumber dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya manfaat terbesar juga kembali kepada rakyat. Jangan sampai belanja birokrasi lebih dominan dibanding belanja pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain menyoroti komposisi belanja, Fraksi PKB juga mengkritisi belum optimalnya upaya pemerintah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Fatikhatul mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi penerimaan PAP dari 11 perusahaan saja diperkirakan mencapai sekitar Rp23 miliar. Sementara saat ini jumlah wajib pajak PAP telah bertambah menjadi 101 perusahaan.
“Kalau dulu dari 11 perusahaan saja potensinya sekitar Rp23 miliar, sekarang ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak. Artinya ruang peningkatan PAD masih sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi, keseriusan, dan kemauan kuat dari OPD terkait untuk mengoptimalkannya,” ujarnya.
Ia menilai target penerimaan PAP yang masih berada di kisaran Rp10 miliar belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Provinsi Lampung.
“Potensi besar jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Pemerintah harus berani mengejar target yang lebih realistis agar tidak ada pendapatan daerah yang hilang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fatikhatul mengatakan Fraksi PKB telah menugaskan anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari PKB untuk mengawal secara khusus upaya optimalisasi PAD, terutama dari sektor Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, peningkatan PAD merupakan kunci untuk memperbesar ruang fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi memastikan APBD benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang akan terus kami kawal dalam setiap pembahasan anggaran,” pungkasnya. (*)
