Tantangan TPID Lampung dalam Mengendalikan Inflasi Tahun Ini

Ilwadi Perkasa

Selasa, 17 Juni 2025 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung  Rinvayanti  belajar Pengendalian Inflasi ke Jawa Timur.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Rinvayanti belajar Pengendalian Inflasi ke Jawa Timur.

Menghadapi tahun yang penuh tantangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung harus bekerja keras untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil. Dengan anggaran yang terbatas, TPID Lampung hanya dapat melakukan operasi pasar di 10 titik, jauh dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki anggaran untuk lebih dari 140 titik.

Hampir dipastikan akan sedikit sekali aksi yang bisa dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung untuk mengendalikan salah satu indikator ekonomi penting ini.

Dalam situasi seperti ini, TPID Lampung harus bekerja cerdas dan melakukan inovasi efektif untuk mengoptimalkan “kue” 10 titik yang tersedia. Mengeluhkan keterbatasan anggaran tidak akan menyelesaikan persoalan. TPID Lampung harus mencari cara untuk menjaga tingkat inflasi tetap terjaga.

Sampai saat ini, TPID Lampung telah berhasil menjaga inflasi pada tingkat aman-aman saja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Analisis Inflasi di Lampung dan Jawa Timur

Data terakhir melaporkan inflasi year on year (yoy) Provinsi Lampung pada Mei 2025 sebesar 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,71. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,24 persen, dengan IHK sebesar 112,44 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 107,39.

Inflasi yoy di Lampung terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 0,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,55 persen; kelompok kesehatan 2,22 persen; kelompok transportasi 0,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 6,47 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,37 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,30 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,44 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,77 persen.

Sedangkan inflasi Jawa Timur pada bulan yang sama sebesar 1,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 1,84 persen dengan IHK sebesar 109,19 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Gresik sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 106,23.

Inflasi yoy Jawa Timur terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan
indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,98 persen; kelompok transportasi sebesar 0,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,45 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,88 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,53 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,08 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen.(*)

Berita Terkait

Bukan Padi dan Jagung, Hortikultura Jadi Penopang Daya Tawar Petani Lampung 2025
Inflasi Lampung 2025 Terkendali, Ditahan Deflasi Pendidikan dan Didorong Pangan
Inflasi Hulu Mengendap, APBD Lampung 2026 Diuji di Tengah Agenda Infrastruktur
Pabrik Etanol di Lampung: Antara Optimisme Hilirisasi dan Ujian Kenyataan
PAD Lampung Tersendat, Perencanaan APBD Dipertanyakan
Di Bawah Larangan Kembang Api, Dini Menjajakan Harapan di Ujung Tahun
Refleksi Akhir Tahun Lampung 2025: “Cemomot” dari APBD ke BUMD, Jejak Korupsi Terbuka
Ekonomi Tumbuh, Upah Tertahan: Lampung Kalah Berani dari Sumatera Lain

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 20:54 WIB

PWI Lampung Selatan Kirim 14 Atlet Ikuti Seleksi Porwanas 2027

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:05 WIB

Tarif Tol Lampung Dinilai Belum Berpihak ke Warga

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:51 WIB

PB HMI Soroti Kenaikan Tarif Tol Bakter, Dinilai Bebani Ekonomi Masyarakat

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:51 WIB

Banggar DPRD Lamsel Lanjutkan Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Minggu, 28 Juni 2026 - 10:12 WIB

LDK DEMA STAI Yasba Bekali Mahasiswa Keterampilan Jurnalistik

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:48 WIB

Zulhas Apresiasi IDS Sumatra 2026 Digelar Tanpa APBD

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:45 WIB

Petugas Kebersihan Tetap Siaga di Tengah Ramainya IDS Sumatra 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:43 WIB

IDS Sumatra 2026 Dongkrak Pendapatan Pedagang Kecil

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 163 | Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Jul 2026 - 01:36 WIB

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB