Ekonomi Tumbuh, Upah Tertahan: Lampung Kalah Berani dari Sumatera Lain

Ekonomi Lampung terus tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerjanya belum pernah benar-benar bangkit. Lompatan kesejahteraan seolah menjadi harga yang harus dikorbankan demi satu kepentingan lama, yakni menjaga Lampung tetap murah bagi investor. Upah ditekan, pertumbuhan dirayakan, sementara pekerja diminta bersabar.

Paradoks inilah yang mencuat di balik kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan laporan pertumbuhan ekonomi yang terus dibanggakan. Angka-angka makro bergerak naik, grafik tampak sehat, namun kehidupan pekerja nyaris tak bergeser dari batas minimum.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Lampung sejatinya tidak tertinggal dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Lampung relatif stabil dan kerap sejajar dengan rata-rata regional. Namun perbedaannya terletak pada keberanian kebijakan. Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau mulai menerjemahkan pertumbuhan menjadi bantalan kesejahteraan melalui kenaikan upah yang lebih bermakna. Lampung memilih jalan paling aman, menaikkan UMP secara defensif, sekadar mengikuti inflasi, tanpa ambisi mengubah nasib pekerja.

Masalah utamanya terletak pada struktur ekonomi. PDRB Lampung tumbuh, tetapi hasilnya terlalu lama berhenti di hulu, pada produksi mentah, perdagangan besar, dan rantai distribusi. Nilai tambah tertinggi tidak tinggal di daerah, apalagi mengalir ke pekerja. Komoditas bergerak cepat, transaksi meningkat, tetapi upah tetap rendah dan produktivitas tenaga kerja nyaris tak terdorong.

Contohnya kasat mata. Produksi pertanian meningkat dan ikut mengerek pertumbuhan ekonomi daerah. Namun harga ditentukan pasar, margin dinikmati pedagang besar dan industri pengolahan yang sebagian besar berada di luar Lampung. Pekerja lokal tetap digaji di kisaran minimum, sementara pemerintah merayakan capaian pertumbuhan tahunan. Ekonomi bergerak, tetapi kesejahteraan tertahan.

Tekanan ini kian berat karena biaya hidup di Lampung tidak lagi murah. Harga pangan, transportasi, dan perumahan di wilayah urban naik cepat. Artinya, meski ekonomi tumbuh, daya beli pekerja justru tergerus. Kenaikan UMP yang minim tidak cukup mengejar kebutuhan hidup, apalagi membuka ruang mobilitas sosial.

Kondisi tersebut membentuk jebakan struktural kemiskinan pekerja. Pekerja bekerja penuh waktu, tetapi penghasilannya habis untuk bertahan. Tidak ada ruang menabung, meningkatkan keterampilan, atau naik kelas sosial. Kemiskinan bukan lahir dari kemalasan, melainkan dari struktur ekonomi dan kebijakan yang secara sadar menahan upah di level rendah.

Selama pertumbuhan ekonomi hanya berhenti di laporan PDRB dan tidak dipaksa mengalir ke upah serta produktivitas tenaga kerja, Lampung akan terus mengulang paradoks yang sama. Ekonominya tumbuh, tetapi pekerjanya tetap tertinggal, dan itulah harga dari pilihan kebijakan yang lebih berpihak pada angka ketimbang manusia.***