Penyelesaian Sengketa Lahan Dilihat dari Perspektif Hukum, Sosial, dan Politik

Beberapa Langkah telah diambil oleh unsur Muspida Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Lampung Selatan, Kapolres Lampung Selatan, Dandim Lampung Selatan , Ketua Pengadilan Lampung Selatan, PT Perkebunan Nusantara VII serta perwakilan masyarakat Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Lampung Selatan disepakati bahwa upaya penyelesaian sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dengan Sumarno cs yang mewakili masyarakat Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, adalah tetap dilakukan mekanisme hukum tetapi dengan mengedepankan kondusifitas serta masyarakat memohon agar mereka tetap dapat menempati lahan dan rumahnya yang telah dikelola selama ini.

PT Perkebunan Nusantara VII juga meminta agar eksekusisecara sukarela tetap dilakukan guna memperoleh kepastian hukum atas aset negara yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara VII walaupun selanjutnya masyarakat tetap diizinkan bermukim di areal seluas 435 Hektar dimaksud dengan mekanisme sewa lahan.

Jalur litigasi dimaksud adalah dengan cara melaksanakan eksekusi sukarela oleh Pengadilan Negeri Kalianda kepada 424 warga tergugat sebagai tahapan hukum bahwa telah terjadi pengembalian dan pengakuan hak atas tanah seluas 435 Ha kepada PT Perkebunan Nusantara VII sebagai pemilik hak yang sah.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya