Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat program perumahan, khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan perluasan akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lampung (Netizenku.com): Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait secara virtual dari ruang kerja Gubernur Lampung, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Lampung, meliputi penanganan RTLH, pembangunan rumah susun (rusun), penanganan kawasan kumuh, sanitasi, hingga pengembangan rumah subsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat disampaikan bahwa program bedah rumah di Lampung mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, program tersebut mencakup 2.390 unit, kemudian meningkat menjadi 13.276 unit pada 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 unit telah mencapai progres 100 persen. Tiga di antaranya merupakan unit yang sebelumnya ditinjau Menteri PKP di Desa Lematang.
Selain program bedah rumah, pembangunan rusun TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit juga telah berjalan. Proyek tersebut terkontrak pada 31 Agustus 2026 dengan progres pembangunan mencapai 1,67 persen.
Sementara itu, penanganan kawasan kumuh di Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, dengan luas 28,31 hektare telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Program sanitasi di kawasan tersebut mencakup 75 unit. Sebanyak tujuh unit telah selesai 100 persen, sedangkan 68 unit lainnya masih dalam proses pelaksanaan.
Rapat juga membahas perkembangan program rumah subsidi sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pencapaian target penyediaan tiga juta rumah.
Program tersebut dilaksanakan melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah agar memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Hingga 17 September 2026, realisasi rumah subsidi di Lampung mencapai 3.593 unit atau 83,5 persen dari alokasi awal sebanyak 4.300 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, termasuk melalui sosialisasi program perumahan kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi publik.
Maruarar juga meminta pemerintah daerah dan jajaran terkait mempersiapkan pelaksanaan program bedah rumah lebih awal. Jika pada 2025 pelaksanaan dimulai sekitar Agustus-September dan pada 2026 dimulai pada Juni, maka pada 2027 program tersebut ditargetkan dapat dimulai pada Februari.
Untuk mendukung percepatan tersebut, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dan sistem teknologi informasi diminta dilakukan sejak lebih awal.
Gubernur Mirza mengapresiasi peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Lampung.
“Tahun kemarin penanganan RTLH kami dari Kementerian baru 2.300. Tahun ini sudah 13.000 lebih. Jadi, alhamdulillah naik 455 persen,” ujarnya.
Pemprov Lampung, lanjutnya, telah membentuk tim bersama satuan kerja dan balai terkait untuk memperkuat konsolidasi data serta mempercepat proses verifikasi di lapangan.
Saat ini, sekitar 3.500 data masih dalam proses verifikasi. Pemprov Lampung menargetkan seluruh proses tersebut selesai pada akhir September 2026, sehingga pembangunan fisik RTLH dapat dirampungkan 100 persen pada Desember 2026.
“Pemprov Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem MyPKP dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Gubernur Mirza menegaskan Pemprov Lampung akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan, dan perluasan akses pembiayaan, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan. (*)
