Jaminan perlindungan hukum dalam hal pertanahan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agrariam (UUPA).
Secara khusus terhadap pengaturan mengenai bukti atas kepemilikan tanah sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1, bahwa sertifikat adalah bukti tanda hak atas tanah.
Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang menggarap, menempati maupun membangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya atau di atas tanah sengketa tanpa memiliki surat kepemilikan hak atas tanah bahkan ada sertifikat yang terbit di atas tanah yang bersertifikat.
Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan atas tanah, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya ditambah lagi ada nuansa sosial dan politik yang terjadi ketika sengketa lahan tersebut misalnya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.
Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah perlu mempertimbangkan berbagai aspek disamping aspek yuridis yaitu aspek sosial dan politik sehingga dapat diperoleh penyelesaian yang arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa.
