DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati sejumlah penyesuaian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian dilakukan agar struktur anggaran lebih selaras dengan kondisi keuangan daerah sekaligus mendukung program prioritas pemerintah provinsi.
Lampung (Netizenku.com): Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengatakan hasil pembahasan bersama TAPD merupakan bagian dari proses penyempurnaan penganggaran untuk meluruskan sejumlah komponen yang dinilai belum sesuai.
“Hasil pembahasan bersama TAPD memang merupakan hasil pembahasan yang kami lakukan dalam proses penganggaran untuk meluruskan hal-hal yang memang belum sesuai. Seperti pada pembahasan sebelumnya, hal ini menjadi komitmen kita bersama,” ujar Giri, Kamis (6/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, DPRD berharap APBD Perubahan 2026 dapat disusun berdasarkan kondisi riil dan kemampuan keuangan daerah sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menemukan sejumlah pos anggaran yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah belanja pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih melebihi batas 2,5 persen sebagaimana ketentuan yang diamanatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, anggaran operasional serta belanja barang dan jasa juga menjadi fokus evaluasi dan penyesuaian.
Di sisi lain, DPRD dan TAPD sepakat untuk tetap memberikan prioritas terhadap program-program unggulan Gubernur Lampung. Fokus anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur, hilirisasi sektor pertanian, serta penguatan infrastruktur pertanian sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Atas komitmen bersama, kami sepakat bahwa program-program unggulan Bapak Gubernur, baik di bidang infrastruktur, hilirisasi pertanian, maupun infrastruktur pertanian, harus menjadi titik fokus bersama,” tegasnya.
Selain melakukan penyesuaian belanja, pembahasan APBD Perubahan 2026 juga menghasilkan penurunan target pendapatan daerah. Langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun yang dinilai belum optimal.
Meski demikian, Giri tetap berharap target pendapatan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kerja sama seluruh perangkat daerah dengan dukungan masyarakat.
“Kami berharap target yang telah ditetapkan tetap bisa tercapai. Tentu ini bukan hanya menjadi kerja OPD semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan doa dari masyarakat Provinsi Lampung,” katanya.
Ia menambahkan, pendapatan daerah menurun mencapai hampir Rp100 miliar, dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Sejalan dengan itu, belanja daerah juga mengalami penurunan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. (*)
