Antrean panjang BBM jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Lampung mulai dikhawatirkan mengganggu aktivitas pertanian, terutama saat petani memasuki masa panen.
Lampung (Netizenku.com): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki mengatakan keterbatasan pasokan solar berpotensi menghambat operasional alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti combine harvester dan traktor, sekaligus mengganggu distribusi hasil pertanian ke luar daerah.
“Kita tahu Lampung merupakan sentra berbagai komoditas pertanian. Kalau pasokan BBM terganggu, tentu akan memberikan efek domino kepada petani,” ujar Basuki saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan solar tidak sekadar menyebabkan antrean kendaraan di SPBU, tetapi dapat merembet ke rantai produksi hingga distribusi pangan.
Keterbatasan pasokan dapat menghambat proses panen yang mengandalkan alsintan. Pada saat yang sama, armada ekspedisi pengangkut hasil pertanian juga berpotensi kesulitan mendapatkan BBM.
“Alat dan mesin pertanian, terutama untuk kegiatan panen, membutuhkan kepastian pasokan BBM. Ada combine harvester, traktor dan berbagai alat lainnya yang harus dipastikan mendapatkan solar,” katanya.
Basuki menjelaskan kondisi tersebut menjadi serius karena Lampung merupakan salah satu daerah pemasok berbagai komoditas pertanian ke sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta dan Jabodetabek.
Jika distribusi terganggu, dampaknya dapat berantai. Hasil pertanian berpotensi terlambat sampai ke pasar, sementara komoditas seperti sayur-mayur dan cabai memiliki daya simpan yang relatif singkat sehingga rentan mengalami kerusakan.
“Bukan hanya petani yang nantinya dirugikan karena harga di tingkat petani bisa jatuh. Pengusaha ekspedisi juga akan mengalami kerugian karena distribusi terganggu. Sementara karena pasokan tersendat, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Ia menilai terganggunya distribusi dari daerah sentra produksi juga berpotensi menekan harga komoditas di daerah tujuan karena pasokan di pasar berkurang.
“Kalau ini tidak ditangani, skala inflasinya bisa tinggi. Kemarin sudah ada persoalan beras, ini ditambah sayur-mayur dan cabai,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, Basuki meminta kebutuhan solar bagi nelayan turut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD dalam audiensi dengan Pertamina, pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan disebut baru sekitar sepertiga dari total kebutuhan.
Karena itu, Basuki mendesak pemerintah pusat segera turun tangan memastikan ketersediaan sekaligus menambah pasokan BBM bersubsidi untuk sektor yang berkaitan langsung dengan produksi dan distribusi pangan.
“Lampung bukan daerah biasa, tetapi merupakan sentra komoditas yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Solusinya ada di pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi, termasuk penambahan pasokan,” tegasnya.
Sebelumnya, ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi Lampung telah melakukan audiensi dengan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait antrean dan pasokan solar bersubsidi.
Basuki menegaskan Pertamina telah menjelaskan sejumlah kendala terkait pasokan. Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kelancaran produksi dan distribusi pangan.
“Kalau pasokannya terhambat, efek dominonya akan berantai. Jangan sampai persoalan solar hari ini berubah menjadi persoalan panen, distribusi, lalu harga pangan di masyarakat,” pungkasnya. (*)
