Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Lampung periode 2026–2029.
Lampung (Netizenku.com): Pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026).
Krisno Wandi Siahaan dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menggantikan Agus Setiyawan yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Investigasi IV pada Kedeputian Bidang Investigasi BPKP di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengangkatan Krisno berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Pada kesempatan yang sama, turut dikukuhkan Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Lampung periode 2026–2029 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor KEP-6/AAIPI/DPN/W/2026.
Gubernur Mirza menyampaikan selamat datang kepada Krisno Wandi Siahaan dan berharap BPKP Lampung dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kepada Bapak Agus Setiyawan, selamat atas amanah sebagai Direktur Investigasi IV di Jakarta. Terima kasih atas pengawalan dan kontribusi Bapak selama bertugas di Lampung,” kata Mirza.
Menurutnya, pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan setiap anggaran pemerintah dikelola secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan BPKP memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, risiko dapat dikenali sejak awal, serta anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ekonomi Lampung tumbuh di atas 5 persen dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera. Pembangunan jalan provinsi terus kita benahi. Opini WTP juga berhasil kita pertahankan selama 12 kali berturut-turut,” jelasnya.
Mirza menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Rekomendasi BPKP, kata dia, menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa perlu terus diperkuat.
Terkait pengukuhan DPW AAIPI Lampung, Mirza berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas auditor intern pemerintah di daerah.
“Kepada para bupati dan wali kota, saya mengajak memberi ruang dan dukungan bagi inspektorat masing-masing. Inspektorat yang kuat membuat daerah lebih tenang bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan intern di daerah.
Ia berharap Krisno Wandi Siahaan dapat segera beradaptasi dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.
Menurut Sally, pengukuhan DPW AAIPI Lampung menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lampung.
DPW AAIPI diharapkan menjadi wadah pengembangan profesi APIP melalui peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, penerapan standar profesi, serta telaah sejawat.
“Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, APIP dituntut mampu menjalankan peran sebagai trusted advisor yang memberikan early warning dan insight untuk membantu pimpinan mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia juga berharap jajaran pemerintah pusat dan daerah di Lampung terus memperkuat sinergi pembangunan dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.
Pengukuhan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi BPKP, AAIPI, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung. (*)
