Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, menegaskan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan guru. Hal itu disampaikannya menyusul aksi sejumlah guru SD Negeri 1 Bener, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang patungan membeli angkutan umum (angkot) untuk mengantar siswa pulang sekolah.
Lampung (Netizenku.com): Kadafi mengapresiasi kepedulian para guru yang rela mengeluarkan dana pribadi demi memastikan keselamatan dan kebutuhan transportasi peserta didik. Namun, ia mengingatkan agar pengorbanan tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tanggung jawabnya.
“Kita mengapresiasi pengorbanan para guru. Namun, guru memiliki tugas utama mendidik dan mengajar. Jangan sampai mereka harus menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” kata Kadafi, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya pemerataan akses pendidikan, termasuk penyediaan transportasi yang layak dan aman bagi siswa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi.
Ia juga menilai peningkatan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun dari sebelumnya Rp61,10 triliun harus diikuti dengan penyelesaian persoalan mendasar di lapangan.
Peningkatan anggaran pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya diarahkan pada kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah, tetapi juga harus menjamin pemerataan fasilitas serta akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.
“Jangan sampai anggaran pendidikan meningkat, tetapi persoalan mendasar seperti transportasi siswa masih harus diselesaikan melalui patungan para guru. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan transportasi sekolah dan memastikan keselamatan peserta didik,” tegasnya.
Kadafi juga mendorong pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi APBN 2027.
Menurutnya, peta jalan tersebut perlu mencakup pemerataan distribusi guru, kepastian status kepegawaian, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, hingga penguatan ekosistem pendidikan yang mendukung profesionalisme tenaga pendidik.
“Guru harus fokus mengajar, bukan dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembenahan tata kelola guru harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas dan akses pendidikan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menyediakan sarana transportasi sekolah yang layak dan aman, khususnya bagi peserta didik di wilayah dengan keterbatasan akses.
“Semangat gotong royong guru patut dihormati, tetapi negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pendidikan yang merata harus memastikan setiap anak mendapatkan akses sekolah yang aman, layak, dan berkualitas,” pungkasnya. (*)








