Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandarlampung, Andika Wibawa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap VII di RT 011, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung, Rabu (18/11/2026).
Lampung (Netizenku.com): Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan dan layanan kesehatan, kenaikan harga bahan pokok, penerangan jalan, perbaikan drainase, hingga bantuan perlengkapan pendidikan keagamaan.
Salah seorang warga, Asuri, berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama terkait pendidikan gratis, layanan kesehatan, serta upaya menekan harga kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi aspirasi tersebut, Andika menjelaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memprioritaskan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut mulai berjalan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
“Untuk pendidikan gratis, pemerintah sudah memprioritaskan masyarakat kurang mampu. Programnya sudah berjalan dan diharapkan semakin membantu masyarakat agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Andika.
Terkait layanan kesehatan, ia menyebut masyarakat telah memiliki akses melalui program BPJS Kesehatan. Namun, masih terdapat kendala di lapangan, salah satunya status kepesertaan yang tidak aktif.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan penyebab penonaktifan kepesertaan serta melengkapi persyaratan administrasi agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
“Untuk kesehatan, sudah ada BPJS. Tetapi memang masih ada kendala, misalnya kepesertaan yang tidak aktif. Ini perlu kita cermati dan carikan solusinya supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Sementara mengenai kenaikan harga sembako, Andika mengatakan kondisi ekonomi global turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok. Situasi geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai dapat berdampak terhadap rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia.
“Dampak kondisi ekonomi global ini dirasakan banyak negara. Bukan hanya Indonesia, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang juga menghadapi tekanan ekonomi,” ungkapnya.
Meski demikian, Andika menilai pemerintah terus berupaya memperkuat perekonomian masyarakat, salah satunya melalui perhatian terhadap kesejahteraan petani.
Ia mencontohkan perkembangan harga singkong di Lampung yang disebut telah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai menjadi perkembangan positif bagi petani singkong.
“Pak Presiden juga memberikan perhatian kepada petani. Kita bisa melihat harga singkong di Lampung yang sudah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram. Ini tentu menjadi kabar baik dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Selain persoalan kebutuhan dasar, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan terkait infrastruktur. Muhammad Al Aziz mengusulkan agar pemerintah memperhatikan minimnya penerangan jalan di sepanjang jalur Bypass, mulai dari Kecamatan Panjang, Bandarlampung, hingga kawasan Bypass Natar, Lampung Selatan.
Menurutnya, penerangan jalan diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya saat melintas pada malam hari.
Warga lainnya mengeluhkan kondisi siring atau saluran drainase yang kerap menyebabkan banjir ketika hujan turun. Penumpukan sampah di saluran air disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat aliran air dan memicu genangan.
Persoalan tersebut membutuhkan penanganan melalui perbaikan infrastruktur drainase serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Di bidang pendidikan keagamaan, warga bernama Satiyah menyampaikan kebutuhan bantuan seragam mengaji untuk kegiatan pengajian rutin. Jumlah peserta yang membutuhkan seragam tersebut diperkirakan mencapai 20 orang.
Menanggapi permintaan itu, Andika langsung memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan seragam mengaji tersebut.
Andika menegaskan, kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota legislatif untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi warga.
Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Kota Baru, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga infrastruktur lingkungan, akan menjadi bahan perhatian untuk diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Lampung sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. (*)








