Mikdar Ilyas Dorong Bulog Perkuat Operasi Pasar dan Efisiensi Pengolahan Beras

Tauriq Attala Gibran

Senin, 16 November 2026 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian harga beras dengan menekan biaya pengolahan dan distribusi serta meningkatkan pelaksanaan operasi pasar.

Lampung (Netizenku.com): Menurut Mikdar, stabilitas harga beras harus dibangun melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pangan, mulai dari produksi, pengolahan gabah, hingga distribusi kepada konsumen. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan petani tetap memperoleh harga jual yang layak.

Ia mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan operasi pasar oleh Perum Bulog bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang dikeluhkan masyarakat saat ini lebih banyak beras premium. Karena itu, kita dorong Bulog mengadakan operasi pasar di daerah-daerah yang memang dipandang perlu. Tujuannya agar harga beras tetap stabil dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” kata Mikdar, Senin (16/11/2026).

Baca Juga  Andika Wibawa Ajak Masyarakat Amalkan Nilai Pancasila untuk Jaga Persatuan

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi pasar perlu dilakukan secara bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak hanya bersifat sementara.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya menekan harga beras tidak boleh mengabaikan kepentingan petani sebagai produsen utama pangan. Kebijakan harga harus tetap memberikan keuntungan yang wajar agar petani memiliki motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.

Mikdar menyebutkan, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Sementara harga gabah di tingkat pasar saat ini berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram.

Dengan harga bahan baku tersebut, biaya produksi beras dinilai cukup tinggi karena masih harus ditambah biaya penggilingan, pengangkutan, dan distribusi hingga ke konsumen.

Baca Juga  Gubernur Lampung Fokus Tangani Karhutla TNWK, Lima Hektare Dipadamkan per Hari

“Kalau kita meminta harga beras diturunkan terlalu jauh, kita juga harus memikirkan petaninya. Jangan sampai harga terlalu rendah sehingga petani tidak lagi tertarik menanam padi. Kalau tidak ada yang menanam, kita justru kekurangan stok dan harus membeli beras dari luar negeri dengan harga yang bisa lebih tinggi,” ujarnya.

Untuk menekan biaya tersebut, Mikdar mendorong Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan program bantuan mesin penggilingan padi bagi kelompok tani di wilayah sentra produksi.

Menurutnya, keberadaan fasilitas penggilingan di dekat lokasi panen dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah beban biaya petani dan pelaku usaha beras.

Ia menjelaskan, sebagian gabah selama ini harus dikirim ke luar daerah, termasuk Pulau Jawa, untuk menjalani proses pengolahan. Setelah menjadi beras, komoditas tersebut kembali dikirim ke Lampung sehingga membutuhkan biaya angkut dua kali.

Baca Juga  Koperasi IJP Lampung Luncurkan RPK, Perkuat Layanan Kebutuhan Pokok Anggota

“Dengan tersedianya fasilitas pengolahan di dekat lokasi produksi, petani tidak lagi harus mengirim gabah ke luar daerah untuk digiling menjadi beras,” jelasnya.

Mikdar menilai bantuan mesin penggilingan padi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian. Selain memangkas biaya distribusi, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat nilai tambah hasil panen di daerah.

Ia menambahkan, kondisi produksi beras Lampung saat ini cukup baik. Ketersediaan beras daerah dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyinergikan kebijakan penguatan produksi, bantuan fasilitas pengolahan, dan intervensi pasar agar stabilitas harga beras dapat terjaga.

“Dengan biaya produksi dan distribusi yang lebih efisien, harga beras bisa lebih terkendali, petani tetap mendapatkan harga yang layak, dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Ahmad Basuki Dorong Lampung Bertransformasi Jadi Pusat Agroindustri dan Logistik
Gubernur Mirza Gulirkan Program SMK Berdampak untuk Lampung
Guru Patungan Beli Angkot, Kadafi Desak Pemerintah Penuhi Fasilitas Pendidikan
Kumpulkan Seluruh Rektor, Gubernur Mirza Titipkan Masa Depan Lampung
BPBD Lampung Perkuat Mitigasi, Ratusan Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung
Andika Wibawa Tampung Aspirasi Warga Kedaung soal Jalan Rusak
Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027
Hadiri Upacara Adat Hindu di Lamteng, Mirzani Tekankan Pentingnya Toleransi

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:56 WIB

PWI Tubaba Tegaskan Dukungan Penuh untuk Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Disnak Keswan Tubaba Awasi 7 SPPG, Pastikan Bahan Pangan MBG Aman dan Berkualitas

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:49 WIB

Sekda Tubaba Pimpin Evkin ASN, Peringkat OPD Bakal Diumumkan Tiap Semester

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:50 WIB

Kwarcab Tubaba Bekali 41 Peserta Satgas Pramuka Peduli, Siapkan Relawan Muda Tangguh

Berita Terbaru

Bandarlampung

Bandar Lampung akan Tambah 1 Kecamatan, Akomodir 9 Desa dari Lamsel

Rabu, 18 Nov 2026 - 15:08 WIB