Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian harga beras dengan menekan biaya pengolahan dan distribusi serta meningkatkan pelaksanaan operasi pasar.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Mikdar, stabilitas harga beras harus dibangun melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pangan, mulai dari produksi, pengolahan gabah, hingga distribusi kepada konsumen. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan petani tetap memperoleh harga jual yang layak.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan operasi pasar oleh Perum Bulog bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang dikeluhkan masyarakat saat ini lebih banyak beras premium. Karena itu, kita dorong Bulog mengadakan operasi pasar di daerah-daerah yang memang dipandang perlu. Tujuannya agar harga beras tetap stabil dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” kata Mikdar, Senin (16/11/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi pasar perlu dilakukan secara bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak hanya bersifat sementara.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya menekan harga beras tidak boleh mengabaikan kepentingan petani sebagai produsen utama pangan. Kebijakan harga harus tetap memberikan keuntungan yang wajar agar petani memiliki motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.
Mikdar menyebutkan, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Sementara harga gabah di tingkat pasar saat ini berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram.
Dengan harga bahan baku tersebut, biaya produksi beras dinilai cukup tinggi karena masih harus ditambah biaya penggilingan, pengangkutan, dan distribusi hingga ke konsumen.
“Kalau kita meminta harga beras diturunkan terlalu jauh, kita juga harus memikirkan petaninya. Jangan sampai harga terlalu rendah sehingga petani tidak lagi tertarik menanam padi. Kalau tidak ada yang menanam, kita justru kekurangan stok dan harus membeli beras dari luar negeri dengan harga yang bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk menekan biaya tersebut, Mikdar mendorong Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan program bantuan mesin penggilingan padi bagi kelompok tani di wilayah sentra produksi.
Menurutnya, keberadaan fasilitas penggilingan di dekat lokasi panen dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah beban biaya petani dan pelaku usaha beras.
Ia menjelaskan, sebagian gabah selama ini harus dikirim ke luar daerah, termasuk Pulau Jawa, untuk menjalani proses pengolahan. Setelah menjadi beras, komoditas tersebut kembali dikirim ke Lampung sehingga membutuhkan biaya angkut dua kali.
“Dengan tersedianya fasilitas pengolahan di dekat lokasi produksi, petani tidak lagi harus mengirim gabah ke luar daerah untuk digiling menjadi beras,” jelasnya.
Mikdar menilai bantuan mesin penggilingan padi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian. Selain memangkas biaya distribusi, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat nilai tambah hasil panen di daerah.
Ia menambahkan, kondisi produksi beras Lampung saat ini cukup baik. Ketersediaan beras daerah dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyinergikan kebijakan penguatan produksi, bantuan fasilitas pengolahan, dan intervensi pasar agar stabilitas harga beras dapat terjaga.
“Dengan biaya produksi dan distribusi yang lebih efisien, harga beras bisa lebih terkendali, petani tetap mendapatkan harga yang layak, dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani,” pungkasnya. (*)








