Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Arie

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memfasilitasi sosialisasi putusan pengadilan terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 27 Tahun 1996 milik PT Huma Indah Mekar (HIM), Rabu (11/11/2026).

Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Kegiatan yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai putusan pengadilan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyelesaian sengketa lahan seluas kurang lebih 150 hektare.

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, S.H., M.H., yang hadir mewakili Ketua PN Menggala, mengapresiasi inisiatif Pemkab Tubaba dalam mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Sarmaida, sosialisasi dan dialog bersama merupakan langkah bijak untuk menjembatani konflik agraria yang selama ini dipengaruhi perbedaan penafsiran terhadap putusan pengadilan.

Ia menilai, pendekatan tersebut dapat membangun kesamaan pemahaman hukum sekaligus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara kondusif.

“Tubaba selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lain, khususnya di wilayah hukum PN Menggala, dalam menangani konflik pertanahan melalui pertemuan dan sosialisasi dengan mengajak seluruh pihak serta stakeholder untuk duduk bersama,” ujar Sarmaida.

Baca Juga  Kwarcab Tubaba Bekali 41 Peserta Satgas Pramuka Peduli, Siapkan Relawan Muda Tangguh

Sementara itu, Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, mengatakan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan HGU PT HIM merupakan tindak lanjut atas surat Tim Kuasa Hukum tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Tubaba.

Menurutnya, pemerintah daerah merespons permohonan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta keberlangsungan kegiatan usaha dan investasi di daerah.

Pemerintah daerah juga memandang perlu mempercepat fasilitasi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik yang berpotensi merugikan berbagai pihak.

“Sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keberlangsungan usaha serta investasi di daerah, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kami bergerak cepat merespons persoalan ini agar tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah fasilitasi tersebut turut disampaikan Kapolres Tubaba, AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr.Opsla. Ia menegaskan kepolisian siap mengawal proses sesuai kewenangan dengan tetap memperhatikan status hukum lahan dan kedudukan hukum (legal standing) masing-masing pihak.

Baca Juga  Kwarcab Tubaba Buka KMD Angkatan X 2026, 75 Peserta Disiapkan Jadi Pembina Pramuka Berkualitas

“Kami mengawal proses fasilitasi ini sesuai kewenangan yang ada, dengan memperhatikan status hukum lahan tersebut dan legal standing para pihak,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim 31 menyatakan telah memahami dan menerima penjelasan mengenai putusan pengadilan terkait sengketa HGU Nomor 27 Tahun 1996.

Mereka juga menyatakan kesediaan untuk secara sukarela meninggalkan lahan yang selama ini ditempati. Hal itu didasari pengakuan bahwa masyarakat telah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada 2013 sekaligus melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut.

“Kami sudah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada tahun 2013 dan melakukan pelepasan hak. Kami paham dan sadar bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi. Kami menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar perwakilan masyarakat yang didampingi Kepalo Tiyuh Penumangan, Saikhudin.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba, Untung Budiono, S.Sos., M.H., menjelaskan sosialisasi diselenggarakan selama satu hari penuh dan dibagi menjadi dua sesi.

Baca Juga  TP PKK Lampung Canangkan Desa TAPIS di Tubaba, Perkuat Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Barmawi, S.E., M.M., tersebut melibatkan Tim 31 pada sesi pertama dan Tim 13 pada sesi kedua.

Pembagian sesi dilakukan untuk memberikan ruang penjelasan kepada masing-masing kelompok masyarakat terkait putusan pengadilan dan tahapan penyelesaian sengketa.

“Alhamdulillah, sosialisasi berjalan lancar. Semoga seluruh penjelasan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta semangat kebersamaan,” jelas Untung.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., bersama Sarmaida Eka Rohayani dari PN Menggala hadir sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan mengenai putusan pengadilan dalam perkara sengketa HGU Nomor 27 Tahun 1996.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tubaba berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap putusan pengadilan serta menghormati dan melaksanakannya sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian persoalan pertanahan tersebut berlangsung tertib dan kondusif dengan mengedepankan kesadaran serta kepatuhan seluruh pihak terhadap putusan pengadilan. (*)

Berita Terkait

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah
Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026
Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa
PWI Tubaba Tegaskan Dukungan Penuh untuk Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan
Disnak Keswan Tubaba Awasi 7 SPPG, Pastikan Bahan Pangan MBG Aman dan Berkualitas
Sekda Tubaba Pimpin Evkin ASN, Peringkat OPD Bakal Diumumkan Tiap Semester
Kwarcab Tubaba Bekali 41 Peserta Satgas Pramuka Peduli, Siapkan Relawan Muda Tangguh
Kwarcab Tubaba Buka KMD Angkatan X 2026, 75 Peserta Disiapkan Jadi Pembina Pramuka Berkualitas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:29 WIB

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Jumat, 13 November 2026 - 18:59 WIB

Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau

Kamis, 12 November 2026 - 18:35 WIB

Jihan Apresiasi MRC Lampung Timur, Satu-satunya Terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik di Indonesia

Kamis, 12 November 2026 - 15:41 WIB

Gubernur Lampung Ajak Mahasiswa PKN STAN Berkontribusi dalam Pembangunan Lampung

Kamis, 12 November 2026 - 15:38 WIB

Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026 atas Dukungan terhadap Pendidikan Swasta

Rabu, 11 November 2026 - 18:50 WIB

Perkuat Perlindungan Anggota, Koperasi IJP Maju Sejahtera Kerja Sama dengan Ciputra Life

Berita Terbaru

Lampung

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 21:29 WIB

Lampung

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:14 WIB