Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memfasilitasi sosialisasi putusan pengadilan terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 27 Tahun 1996 milik PT Huma Indah Mekar (HIM), Rabu (11/11/2026).
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Kegiatan yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai putusan pengadilan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyelesaian sengketa lahan seluas kurang lebih 150 hektare.
Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, S.H., M.H., yang hadir mewakili Ketua PN Menggala, mengapresiasi inisiatif Pemkab Tubaba dalam mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sarmaida, sosialisasi dan dialog bersama merupakan langkah bijak untuk menjembatani konflik agraria yang selama ini dipengaruhi perbedaan penafsiran terhadap putusan pengadilan.
Ia menilai, pendekatan tersebut dapat membangun kesamaan pemahaman hukum sekaligus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara kondusif.
“Tubaba selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lain, khususnya di wilayah hukum PN Menggala, dalam menangani konflik pertanahan melalui pertemuan dan sosialisasi dengan mengajak seluruh pihak serta stakeholder untuk duduk bersama,” ujar Sarmaida.
Sementara itu, Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, mengatakan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan HGU PT HIM merupakan tindak lanjut atas surat Tim Kuasa Hukum tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Tubaba.
Menurutnya, pemerintah daerah merespons permohonan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta keberlangsungan kegiatan usaha dan investasi di daerah.
Pemerintah daerah juga memandang perlu mempercepat fasilitasi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik yang berpotensi merugikan berbagai pihak.
“Sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keberlangsungan usaha serta investasi di daerah, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kami bergerak cepat merespons persoalan ini agar tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah fasilitasi tersebut turut disampaikan Kapolres Tubaba, AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr.Opsla. Ia menegaskan kepolisian siap mengawal proses sesuai kewenangan dengan tetap memperhatikan status hukum lahan dan kedudukan hukum (legal standing) masing-masing pihak.
“Kami mengawal proses fasilitasi ini sesuai kewenangan yang ada, dengan memperhatikan status hukum lahan tersebut dan legal standing para pihak,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim 31 menyatakan telah memahami dan menerima penjelasan mengenai putusan pengadilan terkait sengketa HGU Nomor 27 Tahun 1996.
Mereka juga menyatakan kesediaan untuk secara sukarela meninggalkan lahan yang selama ini ditempati. Hal itu didasari pengakuan bahwa masyarakat telah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada 2013 sekaligus melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut.
“Kami sudah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada tahun 2013 dan melakukan pelepasan hak. Kami paham dan sadar bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi. Kami menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar perwakilan masyarakat yang didampingi Kepalo Tiyuh Penumangan, Saikhudin.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba, Untung Budiono, S.Sos., M.H., menjelaskan sosialisasi diselenggarakan selama satu hari penuh dan dibagi menjadi dua sesi.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Barmawi, S.E., M.M., tersebut melibatkan Tim 31 pada sesi pertama dan Tim 13 pada sesi kedua.
Pembagian sesi dilakukan untuk memberikan ruang penjelasan kepada masing-masing kelompok masyarakat terkait putusan pengadilan dan tahapan penyelesaian sengketa.
“Alhamdulillah, sosialisasi berjalan lancar. Semoga seluruh penjelasan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta semangat kebersamaan,” jelas Untung.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., bersama Sarmaida Eka Rohayani dari PN Menggala hadir sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan mengenai putusan pengadilan dalam perkara sengketa HGU Nomor 27 Tahun 1996.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tubaba berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap putusan pengadilan serta menghormati dan melaksanakannya sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian persoalan pertanahan tersebut berlangsung tertib dan kondusif dengan mengedepankan kesadaran serta kepatuhan seluruh pihak terhadap putusan pengadilan. (*)








