Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan konsep Lampung Economic Blue Greenmelalui optimalisasi potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kehutanan, perhutananan sosial, mangrove hingga ekosistem pesisir.
Lampung (Netizenku.com): Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo mengatakan, pengembangan inisiatif karbon hutan tidak boleh berhenti pada pembentukan tim melalui keputusan gubernur. Tim tersebut harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tetapi benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, seluruh pelaksanaan program harus berlandaskan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Di sisi lain, tim juga dituntut menghadirkan berbagai inisiatif dan inovasi agar pengembangan nilai ekonomi karbon memberikan dampak nyata bagi Lampung.
Dalam pembahasan tersebut, cakupan inisiatif karbon tidak hanya diarahkan pada ekosistem hutan. Potensi karbon dari kawasan mangrove dan ekosistem pesisir juga menjadi bagian dari pendekatan ekonomi biru-hijau.
Menurut Marindo, Lampung memiliki peluang dalam pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, khususnya melalui sektor kehutanan, perhutananan sosial, mangrove dan ekosistem pesisir.
“Lampung dinilai memiliki peluang dalam pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, terutama melalui hutan, perhutananan sosial, mangrove, dan ekosistem pesisir,” katanya.
Karena itu, pengembangan Lampung Economic Blue Green diarahkan melalui pendekatan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, mendorong inovasi pembiayaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung Anshori Djausal mengatakan, perluasan cakupan diperlukan karena peluang ekonomi karbon tidak hanya terdapat di kawasan hutan. Potensi tersebut juga terdapat di wilayah pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.
Ia menjelaskan, perluasan tersebut mencakup kawasan di dalam maupun di luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian.
Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon Lampung dikelompokkan ke dalam sejumlah ekosistem. Green carbonmencakup hutan, kebun, agroforestri dan biodiversitas. Sementara blue carbon mencakup mangrove, rawa dan sungai.
Selain itu, terdapat konsep silvofishery yang menggabungkan konservasi ekosistem dengan kegiatan budidaya, seperti kepiting dan kerang, serta pengembangan pariwisata.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Provinsi Lampung Anshori Djausal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perwakilan Bappeda Lampung serta sejumlah undangan terkait.
Pengembangan inisiatif karbon tersebut diharapkan dapat menghubungkan upaya perlindungan ekosistem dengan peluang ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan nilai ekonomi karbon tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung. (*)
