DPRD Lampung Minta Sidak Peredaran Beras Usai Temuan 25 Merek Bermasalah

Tauriq Attala Gibran

Rabu, 16 September 2026 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar dan kandungan label menjadi perhatian bagi daerah penghasil beras, termasuk Lampung.

Lampung (Netizenku.com): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, meminta pemerintah daerah tidak sekadar memantau gejolak harga beras dan gabah, tetapi segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan tidak terjadi praktik serupa di Lampung.

Mikdar mengatakan persoalan beras tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga berpengaruh terhadap rantai pasok gabah dari sentra produksi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai praktik yang merugikan masyarakat seperti yang ditemukan Kementan terjadi juga di Lampung,” kata Mikdar, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, hasil pemeriksaan Kementan terhadap produk beras fortifikasi menunjukkan adanya produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana klaim pada label. Pemerintah pun telah mengambil langkah terhadap produk yang terbukti bermasalah, mulai dari penarikan produk, pencabutan izin hingga proses hukum.

Baca Juga  Kemenag Lampung Tegaskan Tanah 1,72 Hektare di Natar Berstatus Aset Negara

Mikdar mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena tingginya harga gabah di sejumlah wilayah dapat memicu persaingan pembelian bahan baku semakin ketat.

Gabah Lampung, kata dia, berpotensi terserap ke daerah lain ketika harga pembelian di luar daerah lebih tinggi. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi itu dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku untuk produksi beras di Lampung.

“Kalau gabah kita terus keluar karena dibeli dengan harga tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap produksi beras di Lampung. Dampaknya kemudian kembali kepada masyarakat melalui harga beras yang meningkat,” ujarnya.

Mikdar mengakui kenaikan harga gabah pada musim tanam dapat memberikan keuntungan bagi petani. Namun, menurutnya, kenaikan yang terlalu tinggi perlu ditelusuri untuk mengetahui faktor yang mendorongnya.

Baca Juga  Reses Andika Wibawa, Warga Waydadi Keluhkan Jalan Rusak, Banjir hingga Sengketa Tanah

“Kalau kenaikan harga gabah memang karena mekanisme pasar dan menguntungkan petani, tentu kita dukung. Tetapi kalau ada permainan dalam pengolahan, pelabelan atau perdagangan beras yang membuat harga menjadi tidak wajar, itu yang harus diperiksa,” tegasnya.

Ia menilai konsumen harus mendapatkan beras sesuai kualitas dan harga yang semestinya. Jangan sampai masyarakat membayar mahal karena sebuah produk dikemas dan dipasarkan dengan klaim kualitas tertentu, sementara hasil pemeriksaan justru menunjukkan ketidaksesuaian.

Kondisi tersebut, lanjut Mikdar, pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Karena itu, Mikdar meminta dinas terkait di Provinsi Lampung segera melakukan pengawasan dan sidak terhadap peredaran serta pengolahan beras di daerah.

“Jangan menunggu ada temuan dulu. Dinas terkait harus turun mengecek. Siapa tahu kondisi seperti ini juga terjadi di Lampung,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Lampung Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2026, Salurkan Bantuan untuk Pesantren

Ia menegaskan pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembelian gabah, proses penggilingan, pengemasan, pelabelan hingga harga yang dibebankan kepada konsumen.

Mikdar juga mendukung langkah tegas Kementan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, pencabutan izin dapat dilakukan apabila pelanggaran telah terbukti secara hukum.

“Kalau memang terbukti melanggar, izinnya harus dicabut. Kalau memenuhi unsur pidana, proses secara hukum. Jangan sampai keuntungan pengusaha justru dibayar mahal oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pengawasan tersebut dapat memastikan tata niaga beras di Lampung tetap sehat, petani memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat mendapatkan beras sesuai kualitas dengan harga yang wajar.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban. Petani harus untung, pengusaha boleh mendapatkan keuntungan, tetapi konsumen juga harus mendapatkan haknya,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Gubernur Mirza Targetkan 500 Desa di Lampung Jadi Pusat Produksi Beras dan Pakan pada 2028
Gubernur Lampung Targetkan Festival Sungai Mesuji Masuk Kalender Event Nasional 2027
Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen
Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI
Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung
Lampung Jadi Pilot Project Nasional Program Masyarakat Sadar Hukum
Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target
BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:51 WIB

Gubernur Mirza Targetkan 500 Desa di Lampung Jadi Pusat Produksi Beras dan Pakan pada 2028

Minggu, 22 November 2026 - 09:41 WIB

Gubernur Lampung Targetkan Festival Sungai Mesuji Masuk Kalender Event Nasional 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 21:33 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 13:11 WIB

Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 23:33 WIB

Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional

Berita Terbaru