Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menjadi perhatian menyusul potensi sebaran abu vulkanik yang dapat berdampak terhadap sejumlah wilayah di Lampung.
Lampung (Netizenku.com): Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Imelda, SH, yang meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan memastikan informasi mengenai perkembangan aktivitas GAK disampaikan secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
Imelda yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, menilai abu vulkanik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebaran abu berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kualitas udara, kesehatan, hingga sektor pertanian apabila paparan berlangsung dan material vulkanik menumpuk di tanaman maupun lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan benar. Jangan sampai warga justru panik karena informasi yang simpang siur,” ujar Imelda, Senin (7/9/2026).
Ia mendorong perangkat daerah terkait bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kabupaten, pemerintah pekon/desa, serta aparat di lapangan memperkuat sistem peringatan dini.
Menurutnya, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak juga perlu mendapatkan edukasi mengenai langkah yang harus dilakukan ketika abu vulkanik mulai turun.
Selain menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel abu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan, juga perlu mendapat perhatian lebih.
Di sisi lain, Imelda menilai mitigasi tidak cukup hanya berfokus pada aspek kesehatan. Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap sektor pertanian, peternakan, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau abu sampai masuk ke wilayah pertanian, harus ada langkah penanganan. Petani perlu mendapat informasi bagaimana melindungi tanaman dan ternaknya. Jangan sampai persoalan vulkanik kemudian berkembang menjadi persoalan ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kata dia, harus disampaikan secara terpadu agar pemerintah daerah memiliki dasar yang sama dalam mengambil keputusan dan masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda-beda.
Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan kebutuhan dasar mitigasi, termasuk masker dan perlengkapan pendukung lainnya, terutama untuk wilayah yang berpotensi terdampak.
“Mitigasi itu harus disiapkan sebelum kondisi memburuk. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak potensi risikonya terdeteksi,” tegasnya.
Imelda juga mengingatkan masyarakat agar mengikuti arahan resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kewaspadaan perlu dibangun secara bersama agar potensi dampak abu vulkanik dapat ditekan.
“Intinya jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Pemerintah harus siap, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan, dan koordinasi harus berjalan,” pungkasnya. (*)
