Bandarlampung (Netizenku.com): Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) DR Hj Erina Pane SH MHum menilai perempuan memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan pengawasan pemilihan di Pilkada Bandarlampung 2020.
\”Perempuan bisa menjadi ujung tombak penegakan pengawasan pemilihan dan memiliki semangat menjadi subyek politik,\” kata Erina dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Pada Kaum Milenials (OKP dan Kelompok Perempuan) Dalam Rangka Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020, Senin (9/11).
\”Perempuan-perempuan yang menjadi pengawal demokrasi harus bisa menyampaikan anti politik uang walaupun berat di masa Covid-19 ini, dimana kebutuhan masyarakat secara ekonomi sangat kurang,\” ujar dia.
Salah satu penyebab terjadinya politik uang adalah angka kemiskinan yang tinggi dan yang menjadi sasaran utama adalah perempuan. Kemudian, tingkat pendidikan yang memadai dan ketahanan sosial yang tinggi.
\”Ini suatu proses panjang karena perempuan harus berpartisipasi bagaimana penegakan demokrasi yang sesungguhnya,\” katanya.
Erina juga menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa melakukan pengawasan untuk 5 tahun ke depan, mencari pemimpin yang amanah yang tidak menjadikan uang sebagai alat mencapai tujuannya.
Dan kegiatan hari ini merupakan salah satu upaya dari Bawaslu Bandarlampung untuk mencegah politik uang dengan mengumpulkan sedikitnya 30 organisasi perempuan dari semua lini, untuk mengatakan tidak pada politik uang.
\”Kesetaraan gender ini menjadi tantangan yang berat, melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu sesuatu yang berat dan butuh keberanian yang harus dimulai dari sekarang.\”
\”Insyaallah perempuan-perempuan di Bandarlampung mulai menyadari bahwa mereka punya idealisme dan mulai mengawal demokrasi,\” lanjut dia.
Sementara Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Bandarlampung, Yusni Ilham Ssos I mengatakan selama ini perempuan lebih sering dijadikan obyek oleh peserta pilkada untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
\”Kita mencoba memberikan kesadaran bahwa kita ini tidak hanya fokus di urusan dapur, sumur, kasur. Kita juga bisa melakukan hal yang baik. Sehingga mereka paham tidak lagi menjadi obyek, dan mau bersama-sama Bawaslu melakukan proses pengawasan pilkada,\” ujar Yusni.
Kelompok perempuan sangat rentan akan politik uang sehingga ketika menjadi obyek peserta pemilihan, label-label negatif akan melekat pada diri perempuan.
\”Kelompok perempuan ini pastinya punya aktifitas di luar rumah, mereka bisa sampaikan kepada komunitas mereka masing-masing terkait pencegahan politik uang. Kita memberikan informasi pasal yang bisa memidanakan dan sanksi bagi pelaku politik uang dan mengajak untuk melaporkan karena selama ini yang melaporkan ke Bawaslu Kota hanya kaum laki-laki,\” tutup Yusni. (Josua)
