Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi fiskal baru sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, menekankan inovasi, efisiensi, dan kemandirian ekonomi daerah.
***
Di tengah tekanan fiskal nasional yang kian ketat, ketika ruang belanja fleksibel negara hanya tersisa sekitar 11 persen, Provinsi Lampung memilih untuk tidak larut dalam kekhawatiran. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Lampung justru memandang situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meneguhkan semangat Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
Oleh sebab itulah APBD 2026 disusun dengan penuh kehati-hatian dan orientasi keberlanjutan. Target pendapatan sebesar Rp7,6 triliun disertai pemanfaatan SiLPA lebih dari Rp1 triliun menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan arah pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di balik langkah hati-hati ini, tersimpan semangat besar membangun “napas fiskal baru” agar Lampung tidak terus hidup dari sisa, melainkan tumbuh dari inovasi, kemandirian, dan efisiensi.
Gubernur Mirzani Djausal menegaskan tiga misi utama pembangunan Lampung, yakni mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Dan Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Ketiga misi tersebut kini menjadi landasan fiskal daerah. Pemerintah Provinsi tidak sekadar menjaga anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Dengan kekuatan visi misi itulah Lampung menjawab jepitan fiskal yang kini jadi tantangan ecara nasional.
Dalam konteks nasional, pemerintah pusat tengah menata ulang kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Alokasi dana akan lebih selektif dan berbasis kinerja. Hanya daerah dengan pengelolaan keuangan bersih dan efektif yang akan mendapat tambahan dukungan.
Lampung menatap ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Karena dengan tata kelola yang transparan, penyerapan anggaran yang baik, dan sinergi lintas sektor, Lampung siap menjadi salah satu daerah yang paling dipercaya pemerintah pusat.
Tekanan fiskal nasional memang nyata. Belanja wajib menyerap sebagian besar APBN, sementara ruang fleksibel makin sempit. Namun bagi Lampung, situasi ini justru menjadi ujian untuk membuktikan kemampuan berinovasi. Program penyertaan modal Rp140 miliar ke BUMD merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor produktif dan menciptakan multiplier ekonomi.
Di sisi lain, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta perluasan basis PAD menjadi strategi jangka menengah menuju kemandirian fiskal sejati.
Langkah-langkah ini sejalan dengan Tiga Program Prioritas Gubernur Mirza, yakni Pemberian Makan Bergizi untuk Anak Sekolah dan Santri, Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional, dan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.
Selain itu, Tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang fokus pada penguatan ekonomi desa, kemandirian BUMDes, dan stabilitas harga pangan, menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan tumbuh dari bawah.
Dengan fondasi misi yang kuat dan visi yang jelas, Lampung menolak berpikir sempit. Bila dibutuhkan, opsi pembiayaan baru seperti pinjaman pembangunan dapat dikaji secara matang, bukan untuk konsumsi, melainkan untuk investasi produktif seperti infrastruktur ekonomi, logistik, dan industrialisasi daerah.
Sebab dalam pandangan Gubernur Mirza, keberanian mengambil langkah strategis adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk membawa rakyat Lampung menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
Akhirnya, kekuatan fiskal Lampung tidak lagi diukur dari seberapa besar dana yang datang dari Jakarta, tetapi dari seberapa efektif uang itu bekerja untuk rakyat di Sai Bumi Ruwa Jurai. Dengan integritas, inovasi, dan semangat kolaborasi, Lampung siap menghadapi tantangan fiskal sesulit apa pu karena masa depan Indonesia Emas dimulai dari daerah yang berani mandiri.***
