Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Ilwadi Perkasa

Minggu, 31 Agustus 2025 - 04:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Gelombang kekecewaan publik kembali menguat. Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi di depan DPR RI, serta rencana kenaikan gaji anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.

Dewan Pembina Jarnas.Indo, Denu Kurniawan, menegaskan bahwa langkah pemerintah dan elit politik menunjukkan ketidakpekaan di tengah situasi fiskal negara yang sedang rapuh. “APBN 2025 mengalami defisit lebih dari Rp500 triliun. Ironisnya, pos belanja birokrasi dan gaji pejabat justru ditambah, sementara jutaan rakyat masih berkutat dengan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.

Baca Juga  Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung

Data yang dirilis organisasi ini memperkuat kritik tersebut. Tingkat kemiskinan nasional masih bertahan di angka 9,3 persen atau sekitar 26 juta jiwa, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 5,8 persen atau sekitar 8,3 juta orang. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok melonjak 7–10 persen per tahun, semakin mempersempit ruang hidup masyarakat kecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menyoroti kebijakan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ikut menambah beban tenaga kerja. “Tarif K3 yang tinggi pada akhirnya ditanggung buruh. Ini bukti nyata jurang empati pemerintah terhadap pekerja,” ujarnya.

Baca Juga  Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung

Dalam pernyataan resminya, Jarnas.Indo mengajukan enam tuntutan tegas. Pertama, mendesak Presiden mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga rasa aman rakyat dan membiarkan tindakan represif aparat. Kedua, menuntut partai politik segera mengganti kader DPR RI yang hanya sibuk mengurus kenaikan gaji serta fasilitas pribadi.

Selain itu, Jarnas.Indo menolak kebijakan fiskal yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12 persen, PPh 21, hingga pungutan pajak lain yang dinilai tidak adil. Mereka juga mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa untuk mengawal demokrasi serta menolak praktik oligarki politik yang semakin menguat.

Baca Juga  Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung

Tuntutan lainnya menegaskan agar pemerintahan Prabowo–Gibran fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melakukan evaluasi kabinet, kembali ke semangat Reformasi 1998 dengan menolak dwifungsi ABRI, serta mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Indonesia tidak boleh jatuh lebih dalam ke jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan,” tutup Adi Wibowo, Ketua Harian Jarnas.Indo.

Berita Terkait

Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung
Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:51 WIB

Gubernur Mirza Targetkan 500 Desa di Lampung Jadi Pusat Produksi Beras dan Pakan pada 2028

Minggu, 22 November 2026 - 09:41 WIB

Gubernur Lampung Targetkan Festival Sungai Mesuji Masuk Kalender Event Nasional 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 21:33 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 13:11 WIB

Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 23:33 WIB

Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional

Berita Terbaru