KPK Supervisi Pencegahan Tipikor di Lampung Timur

Redaksi

Kamis, 25 April 2019 - 19:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur (Netizenku.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Acara tersebut berlangsung di aula atas Pemkab Lampung Timur, Kamis (25/4).

Ketua Divisi Pencegahan KPK RI, Dian Patria mengatakan, kedatangannya ke Lampung Timur adalah untuk melakukan supervisi pencegahan korupsi agar tidak ada lagi praktik korupsi dan penyimpangan pada kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang ada.

Maka dalam hal ini, kita menganjurkan agar sistemnya harus dibenahi sehingga tidak ada lagi suap menyuap, penyimpangan dan praktik korupsi di Kabupaten Lampung Timur ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam hal ini kita melakukan supervisi pada delapan indikator yang ditetapkan KPK dalam rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi di semua daerah.

“Diantaranya adalah terkait Perizinan, yang diharapkan agar tidak ada lagi suap. Kemudian pengadaan barang dan jasa, Aset, Dana Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), Manajemen ASN, Perencanaan Penganggaran dan Pendidikan,\” ungkapnya.

Pihaknya juga baru mendapat informasi bahwa adanya dugaan pihak lain yang terindikasi berusaha mau merusak sistem pengadaan barang dan jasa di Lamtim

Maka hal ini disarankan agar dilaporkan ke Polisi, karena ini merupakan kejahatan luar biasa.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, menyampaikan terima kasih kepada KPK, yang sudah memberikan arahan dan masukan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Arahan dari KPK tersebut sangat berarti.

“Maka kita siap menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh KPK terkait beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pencegahan tersebut,” katanya.

Terlebih lagi saat ini Lamtim sedang melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini ada juga persoalan yang sedang terjadi, dimana ada pihak lain yang melakukan upaya merusak sistem yang ada.

“Ini juga telah kita sampaikan, dan saran dari Tim KPK yang melakukan supervisi. Karena hal ini akan kita laporkan kepada aparat kepolisian, maka kita minta juga agar dikawal oleh KPK,\” ungkapnya. (Nainggolan)

 

Berita Terkait

Cegah Narkoba Sejak Dini, Kwarda Lampung Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan
Irham Jafar: Waspadai Ancaman Globalisasi
Irham Jafar: Data Penerima Bansos Belum Akurat
Perkuat SDM Pengawas, Bawaslu Lampung Fokus Tekan Politik Uang dan Netralitas ASN
Irham Jafar: Kita Patut Bersyukur Punya Pancasila Sebagai Perekat
Ferliska Berikan Hewan Qurban untuk Desa Raman Fajar
Pemprov Lampung Dukung Penguatan SDM Melalui Pelatihan Kader PMII di Lampung Timur
Anggota DPR RI Irham Jafar Tinjau UPPO di Bandar Agung

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 19:03 WIB

Pemprov Lampung Bentuk FKLPID, Perkuat Sinergi Dunia Industri dan Pendidikan

Jumat, 11 September 2026 - 19:00 WIB

BULOG Pastikan Bantuan Pangan Beras Menjangkau Masyarakat Lampung Selatan

Jumat, 11 September 2026 - 18:53 WIB

98 Kepala Sekolah di Lampung Resmi Dilantik, Sejumlah Jabatan Dirotasi

Jumat, 11 September 2026 - 01:50 WIB

APBD Perubahan 2026 Lampung Difokuskan Perkuat Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 11 September 2026 - 01:45 WIB

Pemprov Lampung Lepas 57 Kafilah MTQ Nasional XXXI ke Jawa Tengah

Jumat, 11 September 2026 - 01:43 WIB

Pemprov Lampung Gelar Salat Istisqa di Tengah Kemarau dan Erupsi Gunung Anak Krakatau

Jumat, 11 September 2026 - 01:28 WIB

Gubernur Lampung Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Lampung

Kamis, 10 September 2026 - 16:44 WIB

Antrean BBM Solar Hambat Ekonomi Lampung, Budi Hadi Minta Pertamina Tambah Pasokan dan SPBN

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Zulkifli Hasan Pastikan Bantuan Pangan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026

Jumat, 11 Sep 2026 - 15:04 WIB