Sukadana – Anggota Komisi IV DPR RI Irham Jafar Lan Putra menyebut data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan pemerintah belum akurat. “Di beberapa tempat masih ada warga yang sebetulnya layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar KPM. Sebaliknya, ada warga yang sudah pindah domisili, keadaan ekonomi membaik, bahkan ada yang sudah meninggal dunia malah masuk dalam daftar penerima bantuan,” kata Irham Jafar saat memantau penyaluran beras di Desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Senin 15 Desember 2025.
Oleh sebab itu, Irham Jafar meminta pemerintah memperbarui data keluarga miskin penerima bantuan untuk disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Selama ini pihak desa/kelurahan menerima data dari Kementerian Sosial. “Pihak desa mesti membantu dalam melakukan perbaruan data kependudukan ini,” ujar dia.
Menurut Irham, para kepala desa dan aparat desa sering terkena imbas negatif atas data penduduk yang tidak akurat ini. Mereka dituduh hanya mengutamakan keluarga dan kenalannya sebagai penerima bantuan. “Padahal, para kepala desa hanya menerima data dari Kementerian Sosial, bukan sebagai pihak yang menyusun data KPM,” tutur Irham.
Agar data KPM relatif lebih akurat, pemerintah harus memperhatikan data yang diusulkan pihak desa/kelurahan. “Pihak desa atau kelurahan tentunya lebih tahu kondisi warganya. Mereka tahu siapa yang berhak menerima bantuan dan tidak,” kata Irham Jafar.
Selain di Desa Sumur Kucing, Irham Jafar juga memantau pendistribusi bantuan pangan beras di Desa Labuhan Ratu dan Desa Kedung Ringin. Ketiganya di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur.
Di Desa Sumur Kucing terdata 320 KPM, di Desa Sumur Kucing 501 KPM, dan di Desa Kedung Ringin 571 KPM. Setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. “Itu bantuan untuk dua bulan, yakni bulan November dan Desember 2025,” jelasnya
Irham menilai, secara umum proses penyaluran beras kepada KPM di Lampung, khususnya di daerah pemilihan Lampung 2, berjalan lancar. Tetapi di beberapa daerah masih ada protes-protes dari warga. “Ada warga yang merasa layak mendapat bantuan beras, tetapi tidak masuk dalam daftar KPM,” kata Irham. (Red)
