oleh

Ikadin Pusat Dilantik, Penta Peturun: Wadah Advokat Banyak Alami Polemik

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) periode 2022-2027 resmi dilantik. Pelantikan tersebut berlangsung pada hari rabu 15 Juni 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menurut Ketua Ikadin Lampung, Penta Peturun, hadirnya Ikadin merupakan suatu keniscayaan. Sebab, wadah tunggal (single bar association) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) UU Advokat sudah tidak lagi relevan.

“Keberadaan wadah tunggal advokat menimbulkan polemik di kalangan advokat maupun organisasi advokat sehingga pada akhirnya banyak bermunculan organisasi advokat. Maka menjadi suatu keharusan organisasi advokat menganut sistem multi barbar,” ujar dia kepada Netizenku.com pada Kamis (16/6).

Baca Juga  Satu Warga Bandarlampung Nekat Curi Amplifier Masjid Al-Fala

Hal tersebut ditegaskan dalam KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menginstrusikan kepada Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah calon advokat yang memenuhi syarat baik yang diajukan Peradi maupun non Peradi hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

“Maka dari itu Ikadin, mendorong untuk perlu dilakukan transformasi organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar,” jelas dia.

Baca Juga  KPK Terima 86 Laporan Gratifikasi Senilai Rp198,18 Juta

Ia juga menambahkan, Ikadin mendukung keadilan restorative justice. Di mana penyelesaian masalah pidana tidak selalu harus diakhiri melalui persidangan pidana yang rumit dan berbelit, tetapi melalui penyelesaian yang disebut sebagai restorative justice.

Menurut dia, kodifikasi yang tidak terunifikasi menjadi tantangan utama dalam melaksanakan restorative justice, seolah-olah masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan sendiri sesuai dengan tingkat dari proses penyelesaian perkara dalam membuat aturan.

Baca Juga  Polsek Gadingrejo Gerebek Rumah Judi di Pekon Panjerejo

“Sampai saat ini hukum pidana di Indonesia belum menerapkan keadilan restorative secara komprehensif. perlu adanya Perpu agar ada kesamaan dalam pelaksanaan hukuman berdasarkan proses restorative justice sambil menunggu disahkannya KUHAP yang baru,” pungkasnya.(Rls/Agis)