Lampung Memantau: KPU Abaikan Hak Hidup Masyarakat

Redaksi

Senin, 7 Desember 2020 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Lampung Memantau menyesalkan sikap KPU Kota Bandarlampung yang tetap menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkonfirmasi reaktif pada rapid test atau tes cepat Covid-19.

Setelah melakukan tes cepat tahap pertama terhadap 15.300 KPPS yang akan bertugas di 1.700 TPS, 26 November-4 Desember, dinyatakan sebanyak kurang lebih 1.080 orang reaktif.

KPU Bandarlampung tidak menindaklanjuti hasil tes cepat tersebut dengan swab test atau tes usap, melainkan melakukan tes ulang yang hasilnya belum diketahui. Namun, ternyata hasil tes tersebut juga tidak memengaruhi apapun karena KPPS yg reaktif tetap akan digunakan.

Baca Juga  Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yan Barusal selaku Ketua Lampung Memantau mengatakan KPU Bandarlampung semakin memperlihatkan ketidak peduliannya pada keselamatan masyarakat setempat.

\”Melakukan tes cepat ulang pada KPPS yang reaktif itu saja adalah salah satu bukti bahwa KPU memang tidak memikirkan keselamatan masyarakat. Sekarang KPU Bandarlampung seperti yang disampaikan oleh Dedy Triadi selaku ketua, akan tetap menggunakan KPPS tersebut meski dinyatakan reaktif dengan alasan sudah tidak ada waktu lagi untuk menggantinya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat atau hak hidup masyarakat menjadi tidak penting di mata KPU,\” ungkap Yan dalam siaran persnya, Senin (7/12) malam.

Baca Juga  Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung

Selanjutnya, Yan juga menilai KPU Bandarlampung benar-benar irasional.

\”Bagaimana mungkin KPU mengesampingkan hak hidup masyarakat, di tengah-tengah terselenggaranya pemilihan yang tujuannya nanti akan terpilih orang yang akan memenuhi hak hidup masyarakat itu sendiri,\” jelas dia. (Josua)

Berita Terkait

Dari Reses ke Pokir, Joko Kuncoro Perjuangkan Infrastruktur Gunung Agung
Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:33 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 13:11 WIB

Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Sabtu, 21 November 2026 - 08:28 WIB

Lampung Jadi Pilot Project Nasional Program Masyarakat Sadar Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 17:02 WIB

Pemkot Bandar Lampung Siapkan Rumah Subsidi untuk Guru, Kota Baru Jadi Opsi Lokasi

Jumat, 20 November 2026 - 16:47 WIB

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Gubernur Tetapkan Alfa 0,8

Berita Terbaru