Lampung Memantau: KPU Abaikan Hak Hidup Masyarakat

Redaksi

Senin, 7 Desember 2020 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Lampung Memantau menyesalkan sikap KPU Kota Bandarlampung yang tetap menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkonfirmasi reaktif pada rapid test atau tes cepat Covid-19.

Setelah melakukan tes cepat tahap pertama terhadap 15.300 KPPS yang akan bertugas di 1.700 TPS, 26 November-4 Desember, dinyatakan sebanyak kurang lebih 1.080 orang reaktif.

KPU Bandarlampung tidak menindaklanjuti hasil tes cepat tersebut dengan swab test atau tes usap, melainkan melakukan tes ulang yang hasilnya belum diketahui. Namun, ternyata hasil tes tersebut juga tidak memengaruhi apapun karena KPPS yg reaktif tetap akan digunakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yan Barusal selaku Ketua Lampung Memantau mengatakan KPU Bandarlampung semakin memperlihatkan ketidak peduliannya pada keselamatan masyarakat setempat.

\”Melakukan tes cepat ulang pada KPPS yang reaktif itu saja adalah salah satu bukti bahwa KPU memang tidak memikirkan keselamatan masyarakat. Sekarang KPU Bandarlampung seperti yang disampaikan oleh Dedy Triadi selaku ketua, akan tetap menggunakan KPPS tersebut meski dinyatakan reaktif dengan alasan sudah tidak ada waktu lagi untuk menggantinya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat atau hak hidup masyarakat menjadi tidak penting di mata KPU,\” ungkap Yan dalam siaran persnya, Senin (7/12) malam.

Selanjutnya, Yan juga menilai KPU Bandarlampung benar-benar irasional.

\”Bagaimana mungkin KPU mengesampingkan hak hidup masyarakat, di tengah-tengah terselenggaranya pemilihan yang tujuannya nanti akan terpilih orang yang akan memenuhi hak hidup masyarakat itu sendiri,\” jelas dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:14 WIB

Guru PPPK Keluhkan Penempatan, DPRD Lampung Minta Pemerintah Bertindak

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:58 WIB

Gibran, Teknologi dan Budaya Harus Berjalan Selaras

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:49 WIB

Soroti Hibah Rp35 Miliar untuk Kejati, DPRD Lampung Desak Pemprov Utamakan Kepentingan Masyarakat

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:28 WIB

DPRD Lampung, Jalan Mulus Dorong Wisata Lampung Makin Kompetitif

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:04 WIB

Komisi II DPRD Lampung Minta Praktik Meracun Ikan dengan Putas Ditindak Tegas

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:13 WIB

Warga Bangun Swadaya Jembatan Waykubu, DPRD Lampung Desak Pembangunan Permanen

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:07 WIB

Wagub Jihan Lepas Dua Paskibraka Nasional Asal Lampung

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:04 WIB

Gubernur Lampung, SDM Kunci Kemajuan Lampung

Berita Terbaru

Pringsewu

Pemkab Pringsewu dan Ainet Gelar Nobar Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:26 WIB

Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Targetkan Pendapatan Daerah Rp1,758 Triliun pada 2027

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:18 WIB

Tulang Bawang Barat

DPRD Tubaba Terima KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Diproyeksi Rp1,75 Triliun

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:04 WIB