Bandarlampung (Netizenku.com): Masyarakat Desa Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah mengadukan PT Pramana Austindo Mahardika (PAM) ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung terkait dugaan pencemaran.
Desa Terbanggi Subing yang dihuni 245 kepala keluarga (KK) merasa terusik dengan pencemaran udara akibat aktifitas penggemukan hewan ternak sapi di daerah sekitar pemukiman masyarakat dan di daerah aliran sungai (DAS).
Sedikitnya warga di dua dusun yang berada dekat perusahaan mencium bau tidak sedap dan DAS mengalami pendangkalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PT PAM yang berdiri di atas lahan 50 Ha mulai beroperasi kali pertama sejak 1995 dan sudah tiga kali akusisi atau pergantian perusahaan. Terakhir pada 2018 lalu, PT PAM mengakusisi PT Elders Indonesia.
LBH, lewat siaran persnya, menyebutkan berdasarkan keterangan masyarakat setempat PT PAM diduga telah melanggar sejumlah aturan terkait, dimana sampai dengan saat ini belum adanya balik nama terhadap akuisisi dari perusahaan sebelumnya.
Menurut LBH, di dalam pengelolaan peternakan, setiap perusahaan wajib mematuhi Pasal 29 UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan; “Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.\”
Selain itu, setiap orang baik perorangan maupun perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup hal tersebut seseuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
\”Terhadap pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT PAM, negara wajib melakukan tindakan untuk menanggulangi dampak yang lebih buruk terhadap masyarakat,\” kata Sumaindra selaku Ketua Divisi Ekonomi, Sosial, Budaya.
Hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.\”
LBH menerima pengaduan dan bersedia mendampingi masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT PAM serta mendesak Pemkab Lampung Tengah untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari aktifitas penggemukan hewan ternak sapi di Terbanggi Subing yang puluhan tahun dialami oleh masyarakat. (Josua)
