Liwa (Netizenku.com): Setelah melalui proses panjang, akhirnya mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Barat BP, ditahan oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lampung Barat, sejak Rabu (6/11).
Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Haryadi, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim AKP Made Silpa Yudiawan, S.Ik, SH, mengatakan, sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka pihaknya telah mengajukan berkas perkara di Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat dan dinyatakan lengkap (P21).
\”Sebelum dilakukan penahanan, kami telah mengajukan berkas perkara ke JPU Kejari Lampung Barat, dan setelah dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya tersangka ditahan sejak Rabu (6/11) di Mapolres Lampung Barat,\” kata Dewa, Kamis (7/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk selanjutnya kata Dewa, BP yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di wilayah Pesisir Barat tahun anggaran 2017 lalu, akan dilimpahkan ke Kajari pekan depan.
\”Rencananya berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU Kejari Lampung Barat dan Pesisir Barat pada Selasa atau Rabu pekan depan, dan dilakukan penahanan untuk mempermudah tahap II,\” kata Dewa.
Dijelaskan Dewa, BP yang diduga melakukan pemotongan dana BOK Puskemas TA 2017 yang menyebabkan kerugian negara Rp300 juta, baru dilakukan penahanan karena, selama ini BP kooperatif, terbukti tidak pernah mangkir dalam memenuhi panggilan penyidik dan juga pertimbangan kemanusiaan terkait kondisi kesehatan.
\”Walaupun sudah lama ditetapkan tersangka, tetapi selama ini BP kooperatif dengan selalu memenuhi panggilan penyidik, dan juga dengan pertimbangan kemanusiaan terkait kondisi kesehatannya,\” jelas Dewa.
Seperti diketahui ditetapkannya BP sebagai tersangka karena dugaan melakukan potongan Dana BOK Puskemas di wilayah Pesisir Barat sebesar 30 persen, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat. Sementara tersangka BP sendiri yang saat ini sudah pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dijerat dengan Pasal 2 dan atau 3 Undang undang Tipikor, dengan ncaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Iwan)
