Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M.Biomed, menilai penyintas Covid-19 yang belum divaksinasi perlu diakomodir dalam aturan pemerintah terkait vaksin Covid-19 dijadikan syarat.
Di sejumlah daerah, sertifikat vaksin Covid-19, saat ini, dijadikan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dan memasuki fasilitas publik seperti hotel, restoran, destinasi wisata.
Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penyintas Covid-19 yang ingin melakukan perjalanan domestik atau mengakses fasilitas publik.
“Bukan salah mereka kalau belum divaksinasi karena belum waktunya,” kata dr Aditya di Bandarlampung saat dihubungi Netizenku pada Jumat (3/9) sore.
Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor: HK.02.02/11/ 368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid, dan Penyintas Covid-19 serta Sasaran Tunda menyebutkan,”Penyintas Covid-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan.”
“Menurut saya harus ada klausul khusus. Dia mau vaksin enggak bisa harus tunggu 3 bulan,” kata dia.
Aditya mengatakan surat edaran tertanggal 11 Februari 2021 tersebut lebih kepada pemerataan vaksin Covid-19.
“Sebenarnya tidak ada larangan, baru sebulan kena Covid-19 terus divaksinasi. Tidak apa-apa juga. Kemarin dikhawatirkan stok vaksin kita yang terbatas, jadi dibikinlah aturan yang seperti itu. Kalau memang ada ya vaksinasi aja,” ujar dia.
Pemerintah menerapkan vaksin Covid-19 sebagai syarat aktifitas untuk mendorong capaian vaksinasi guna mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunitas.
Aditya menjelaskan pembentukan imun tubuh bisa lewat imunisasi alami atau terpapar virus dan imunisasi buatan lewat vaksin.
“Daya lindung penyintas Covid-19 lebih tinggi daripada yang divaksinasi,” tegas dia.
Penyintas Covid-19, jelas Aditya, apabila divaksinasi dengan virus yang sama akan memperkuat imunitas si Penyintas. Dan jika virus vaksinnya beda, justru (penyintas) akan dapat cross, karena infeksi virus yang berbeda menyebabkan imunnya double atau bervariasi.
“Sebenarnya kita tidak mengakali aturan, tapi hal seperti ini kan tidak diatur. Harusnya ada ruang dialog lah, accept, penyintas Covid-19 juga kan enggak banyak, jadi harusnya diakomodir juga,” kata dia.
Namun Aditya mengingatkan penyintas Covid-19 tidak dihitung sebagai salah satu pembentuk kekebalan komunitas di masyarakat.
“Angka cakupan vaksinasi ya vaksinasi karena enggak semua masyarakat itu bisa divaksinasi 100%. Ada kendala seperti penyakit autoimun dan sebagainya,” ujar dia.
“Termasuk yang penyintas ini,
karena masalah waktu. Jadi penyintas tidak bisa dijadikan angka cakupan vaksinasi,” tutup dia. (Josua)
