Pemkot Kejar Utang, Pemprov Siap Penuhi Panggilan Dewan

Agis Dwi Prakoso

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komplek Pemerintahan Kota Bandarlampung. (Foto: Agis)

Komplek Pemerintahan Kota Bandarlampung. (Foto: Agis)

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kejar utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, guna mempermudah berjalannya roda pemerintahan di Kota Tapis Berseri.

 

Sekretaris BPKAD Kota Bandarlampung, Zakky Irawan, bertutur bahwa pihaknya menyambut baik usaha Pansus LHP BPK DPRD Provinsi Lampung yang akan memanggil pihak-pihak terkait DBH yang kembali ramai dibicarakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Meski demikian, dirinya mengaku akan mempertanyakan jumlah dan uraian DBH ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Jika ada perbedaan angka dari yang ditetapkan dan disalurkan, lanjut dia, pihaknya akan menyurati pemprov bahkan melayangkan gugatan.

Baca Juga  \"Snow Event Play\" Jadi Nilai Jual Pekan Raya Lampung

 

“Hingga saat ini kita tidak tahu uraiannya. Kita hanya menerima SK penyaluran DBH, bukan SK pembagian dan untuk apa saja. Kita tahunya sudah ditransfer,” kata Zakky saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/5).

 

Berdasarkan data yang diterima, Pemprov Lampung masih memiliki utang DBH sebesar Rp 58,5 miliar untuk tahun 2023 berdasarkan hitungan Pemkot Bandarlampung.

 

Telah disalurkan DBH pajak rokok yang bersumber dari APBN sebesar Rp 7,9 miliar pada tahun 2024. Kemudian DBH daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan air permukaan baru terbayar hingga triwulan ke II 2023 sebesar Rp 48,4 miliar.

Baca Juga  Dinilai Berhasil Tangani Covid-19, Gubernur¬† Dikunjungi Tim Inovasi Daerah Balitbang Kemendagri

 

“Hitungan kita Rp 106,9 miliar, terbayar Rp 48,4 miliar. Sehingga utang DBH pemprov masih Rp 58,5 miliar. Kita akan kejar data di Kemenkeu untuk tahu persisnya. Jika yang diterima lebih kecil dari yang ditetapkan pusat, kita akan surati pemprov secara kelembagaan,” tegas Zakky.

 

Terkait DBH tahun 2024, ia menjelaskan belum ada tersalur ke pemkot. Secara prosedur, sambung Zakky, harusnya DBH triwulan pertama sudah bisa disalurkan.

Baca Juga  Bantu Ponpes, Pemkot Kucurkan Rp2,5 Miliar

 

“Belum ada yang tersalur sih untuk yang 2024. Pun ada penyaluran pada tahun ini ya DBH pajak rokok yang harusnya dibayarkan di Desember 2023,” kata dia.

 

Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya akan menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pekan depan.

 

“Insyaallah kami hadir ya di DPRD. Karena itu sudah teragendakan,” singkat Marindo. (Agis)¬†

Berita Terkait

Strategi Dinkes Lampung Tanggulangi TBC
Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung
IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK
PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran
2 Unit Tambahan Mobil Pemadam Isi Pos Labuhan Ratu dan Telukbetung Utara
Ditutup Sementara, Gudang Bungkil Way Laga Diminta Keluarkan CSR
Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung
Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru