Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad SP, menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Tubaba, Kamis (14/10) pukul 10.30 WIB.
Sebelum dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab dan DPRD tersebut, Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat menyampaikan laporan hasil pembahasan KUA-PPAS dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait besaran anggaran yang akan disusun dalam APBD Tubaba Tahun 2022.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Tubaba, Roni, dalam laporannya menyampaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Tubaba tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp864,969 miliar. Sementara, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp847,900 miliar, sehingga APBD Tubaba tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp17,068 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan diasumsikan sebesar Rp25 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp42,068 miliar. Jadi Pembiayaan Netto sebesar Rp17,068 miliar dengan sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp0,00.
Dalam paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ponco Nugroho, ST dan dihadiri Wakil Bupati Fauzi Hasan,SE.MM, sebanyak 22 orang anggota DPRD, serta diikuti pula secara virtual anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Tubaba Novriwan Jaya, SP, para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administratur di lingkup pemkab setempat, Bupati Umar Ahmad mengatakan sesuai dengan kesepakatan bersama, eksekutif dan legislatif, bersama-sama saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga kepada tahapan evaluasi.
“Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS APBD tahun Anggaran 2022, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk membangun Kabupaten Tubaba guna mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022 mendatang,” kata dia.
Pengelolaan Keuangan Daerah, lanjut dia, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
“Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing. Kami berharap agar APBD Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan optimal sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal dan membawa kemajuan serta kesejahteraan rakyat,” harapnya. (Arie/leni)
