Rakhmat Husein Laporkan SMRC dan Charta Politika ke KPU

Redaksi

Sabtu, 5 Mei 2018 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Koordinator Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih, Rakhmat Husein DC didampingi Aryanto Yusuf menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dalam rangka melaporkan lembaga survey SMRC dan Charta Politika yang menurutnya tidak terdaftar sebagai lembaga survei resmi di KPU.

Menurut Husein, selain tidak terdaftar di KPU, dua lembaga survei ini juga telah menampilkan hasil survey yang berbeda dengan hasil survey Rakata Institute.

\”Kita laporlan dua lembaga survey ini karna telah merilis hasil survey, padahal SMRC dan Charta Politika belum terdaftar di KPU Lampung,\” tegas Husein, kepada Netizenku.com, Sabtu (5/5) siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, menurutnya, KPU harus membuat perlakuan yang sama dalam menangani laporan publik terkait lembaga dan hasil survey. Namun, jika KPU lampung tidak menerima atau tidak memperlakukan laporan publik terkait lembaga survey lain, maka diopini publik akan tergiring bahwa KPU Lampung tidak adil, tidak netral, tidak profesional dan perlu di hakimi di meja DKPP.

\”Pilkada ini kan pesta demokrasi milik rakyat, rakyat harus berpartisipasi mensukseskannya termasuk melawan segala bentuk kecurangan dan termasuk mengawasi dengan sungguh-sungguh penyelenggara pesta dalam hal ini KPU supaya bertindak adil dan jujur,\” ucap Husein.

Menanggapi hal ini, Anggota KPU Lampung M Tio Aliansyah, menerima  dan siap mempelajari laporan tersebut bersama dengan komisioner lainnya. \”Sementara ini, kami terima dulu laporannya, dan kami akan pelajari. Kami juga bakal perlakukan laporan ini setara dan adil tanpa membedakan,\” ucap Tio.

Artinya, kata dia, KPU bakal menindaklanjuti PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. \”Teman-teman, silahkan monitor apa yang nantinya ditindak oleh KPU,\” singkatnya. (Rio)

Berita Terkait

Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas
Rakyat Vs Oligarki: Triga Lampung Kepung ATR/BPN dan Istana

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 08:37 WIB

Ketika Modal Menyala, Ekonomi Lampung Bernyawa

Jumat, 7 November 2025 - 18:39 WIB

Catatan Penting Ekonomi Lampung 2025: Pertanian Menggeliat, Industri Bertunas, Lampung Menegaskan Diri sebagai Poros Ekonomi Sumatera

Jumat, 7 November 2025 - 13:25 WIB

IPM Lampung 2025 Naik, Kualitas Hidup Masyarakat Meningkat

Jumat, 7 November 2025 - 13:20 WIB

PT BTB Gandeng IJP Lampung Sosialisasikan Penyesuaian Tarif Tol Bakter

Jumat, 7 November 2025 - 04:33 WIB

Pasar Kerja Lampung Tetap Stabil, Meski TPT Sedikit Meningkat

Jumat, 7 November 2025 - 04:18 WIB

Ekonomi Lampung Triwulan III 2025 Tumbuh 5,04 Persen: Ekspor Menguat, Inflasi Terkendali, Pertanian Perlu Dukungan

Jumat, 7 November 2025 - 02:23 WIB

IPM Naik, Kerja Menguat: Lampung Menuju Pertumbuhan Inklusif

Kamis, 6 November 2025 - 16:03 WIB

DPRD Lampung Tegaskan Pabrik Wajib Patuhi Harga Acuan Singkong

Berita Terbaru

Pertumbuhan ekonomi - Ilustrasi - Freepik

Ekonomi

Ketika Modal Menyala, Ekonomi Lampung Bernyawa

Sabtu, 8 Nov 2025 - 08:37 WIB

Lampung

IPM Lampung 2025 Naik, Kualitas Hidup Masyarakat Meningkat

Jumat, 7 Nov 2025 - 13:25 WIB