Dan dalam konteks Pemilu juga diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disertai pengaturan teknis melalui Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
“Namun implementasi wewenang ini belum maksimal. Sejak adanya wewenang dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM, baru satu kali ada Putusan Bawaslu yang menyatakan terbukti yaitu pada Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Tahun 2020 yang berdampak pada pembatalan calon,” ujar dia.
Baca Juga: KPU Bandarlampung Pelajari Putusan Sidang TSM Bawaslu Lampung
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yahnu menambahkan, berdasarkan data yang ada, di Pilkada Tahun 2020, terdapat 22 dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang terjadi di 3 Pemilihan Gubernur dan 19 Pemilihan Bupati/Wali Kota.
Menurut Yahnu, hal tersebut meninggalkan berbagai problematika dan permasalahan, seperti persoalan limitasi waktu penanganan pelanggaran karena dibatasi tahapan penyelenggaraan Pemilu danPemilihan.
“Kemudian adanya ketidakpastian hukum karena lebih dari satu lembaga yang terlibat dalam penanganannya, nasib suara rakyat yang telah memilih calon yang dibatalkan, dan lain sebagainya, yang ke depan, Pemilu 2024, berkemungkinan terulang dan harus diantisipasi sejak dini,” kata Yahnu.
