Penanganan Pelanggaran TSM Pasca Putusan Bawaslu Lampung di Pilkada 2020

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, dalam paparannya sebagai keynote speaker mengatakan Pelanggaran Administrasi TSM sudah ada sejak 2008.

Kejadian itu terungkap dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Jawa Timur Putaran Kedua dalam sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ratna Dewi menuturkan, MK melalui putusannya memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di 3 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

“Alasannya telah terjadi pelanggaran yang TSM namun tidak dijelaskan secara komprehensif tentang makna TSM, akan tetapi konteks pelanggaran yang terjadi saat itu adalah pelibatan kepala desa dengan menggunakan kontrak program dan politik uang,” kata dia.

Baca Juga: KPU RI: Hasil Pilkada Bandarlampung Ditentukan Mahkamah Konstitusi

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya