Pakar Pidana: Pembakar Kalimat Tauhid di Bendera Harus Diadili

Avatar

Jumat, 26 Oktober 2018 - 16:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banser NU saat bakar kalimat Tauhid di bendera, di Garut, Senin (22/10/2018). | Foto: Istimewa)

Banser NU saat bakar kalimat Tauhid di bendera, di Garut, Senin (22/10/2018). | Foto: Istimewa)

Lampung (Netizenku.com): Kasus pembakaran kalimat Tauhid di bendera yang terjadi di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018), polisi harus membawanya sampai ke pengadilan.

Semua pihak yang terkait dan terbukti bersalah harus dikenakan hukuman. Hal itu dijelaskan Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir.

\”Dengan digelarnya pengadilan atas kasus pembakaran bendera itu, maka semua pihak terpuaskan dan merasa mendapatkan keadilan,\” ujarnya, Kamis (25/10/2018).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebab, lanjut dia, bila tidak sampai ke pengadilan, akan memunculkan kegeraman atau rasa ketidakadilan.

\”Biarlah sidang pengadilan yang menentukan putusannya. Ini juga untuk menjunjung tinggi asas Indonesia sebagai negara hukum,\’\’ kata Mudzakkir.

Dia merasa aneh bila polisi malah melepaskan pelaku pembakaran bendera, dengan alasan melakukan tindakan yang tidak sengaja.

Lucunya lagi, justru pembuat video dan pengunggah ke dunia maya yang kini dicari oleh penegak hukum.

\’\’Seharusnya semua dikenakan tuntutan hukum. Tak ada yang dikecualikan. Jangan pelaku pembakarannya malah dilepaskan (bukan dinyatakan) sebagai tersangka, dengan alasan melakukannya dengan tidak sengaja. Soal pelepasan hukum itu nanti saja, diputuskan oleh pengadilan. Seperti apa bentuk sanksi berat-ringannya, biar hakim yang menetapkan,\’\’ urai Mudzakkir.

Baca Juga  Satu Rumah Dilalap si Jago Merah di Pekon Tunggul Pawenang

Dalam video yang menjadi viral di media sosial, lanjut dia, perbuatan membakar bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu tidak bisa dikatakan tak disengaja.

Ini tampak dari rangkaian perbuatan yang terlihat di video itu.

\”Pelaku pembakaran terlihat sadar, mengerti, dan sengaja melakukannya. Di sana terlihat pula ada korek api dan kertas, rangkaian perbuatan, serta ucapan agar bendera itu dibakar saja,\” jelasnya.

Bagaimana kalau itu memang bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Menurut Mudzakkir, inilah yang menjadi titik krusialnya. Harus ada tindakan yang tepat ketika menyangkut soal itu.

Selain itu, harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat Tauhidnya.

\’\’Kalau itu dianggap bendera HTI, maka seharusnya bila ada tulisan organisasi yang dinyatakan terlarang ini, tulisannya dipotong saja. Sedangkan kain yang ada tulisan kalimat Tauhidnya tidak ikut dibakar, melainkan dilipat dengan baik. Setelah itu kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib, yakni penegak hukum. Ingat kalau kalimat tauhid itu ikut dibakar, maka bisa berakibat hukum yang lain, yakni terkait soal aturan hukum atau delik penghinaan agama,\’\’ tegas Mudzakkir.

Baca Juga  Persidangan Pembunuhan Bos Dede Kembali Digelar

Dikatakannya, kalimat Tauhid itu adalah kalimat yang \’netral dan suci\’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian asasi ajaran agamanya.

Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat Tauhid itu harus dihormati, karena dilindungi aturan norma hukum.

Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya, maka berarti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama.

\’\’Lagi pula dari dahulu seusai pengadilan HTI, sudah ada penegasan dari pihak Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) bila bendera Tauhid itu tak dilarang. Yang dilarang dikibarkan adalah benderanya HTI. Adanya aturan ini juga harus diperhatikan. Maka, harapan saya, selesaikanlah kasus ini sampai ke depan pengadilan tanpa terkecuali. Biar suasana panas ini bisa diredam dan semua pihak terpuaskan,\” kata Mudzakkir menyarankan.

Bendera HTI dan Tauhid Beda

Diketahui sebelumnya, dikutip dari situs Kemendagri.go.id, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo membantah berita, yang mengabarkan kalau dirinya melarang pengibaran bendera Tauhid yang identik dengan logo dan lambang HTI.

Baca Juga  Dua Pencari Kerja Gagal Berangkat Gegara Sabu

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera Tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia di bawah kalimat Laillahaillallah,” kata dia lewat pesan singkatnya pada Sabtu (22/2/2018).

Menurut Soedarmo, media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif, tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya.

Dia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

\”Sejak pemerintah mencabut surat keterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktivitas. Termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor,\” jelas Soedarmo.

Ditjen Polpum Kemendagri juga telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelijen Daerah) beserta unsur lainnya, seperti tokoh masyarakat, adat, dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktivitas mereka.

“Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, ini intinya,” ujar Soedarmo. (rep/lan)

Berita Terkait

PWI Pusat dan KIP Mantapkan Kerja Sama Bidang Informasi
Pemuda Ditusuk Paman Kekasihnya di Pom Bensin Antasari
Mahasiswa Faperta Unila Jadi Korban Penganiayaan
JPU Gagal Menghadirkan Saksi Mantan Wabup Lamsel di Kasus Penggelapan Excavator
Sopir Travel Tanggamus Pelaku Tabrak Lari Ditangkap di Serpong
Yoga, Bukti Popok Dewasa Parenty Peduli dengan Lansia
Miris, Lima Pelajar SMP Pringsewu Bobol Toko Vape
Berkas Lengkap, Tersangka Narkoba Dilimpahkan Polisi ke JPU

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 20:05 WIB

Disnaker Lampung Bakal Turunkan Tim Pengawas dan Mediator untuk Selesaikan Permasalahan THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:59 WIB

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:49 WIB

Realisasi penyaluran KUR Peternakan Lampung Capai Rp1,51 triliun

Kamis, 18 April 2024 - 21:58 WIB

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 April 2024 - 20:42 WIB

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Wujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional

Kamis, 18 April 2024 - 19:49 WIB

DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan

Kamis, 18 April 2024 - 13:38 WIB

Lampung Memperkaya Kalender Pariwisata dengan 90 Kegiatan Tahun 2024

Kamis, 18 April 2024 - 12:42 WIB

6 Trayek Baru Angkutan Perintis Lampung Diajukan

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB