Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Burhanuddin, menilai tarif jalan tol di Lampung belum berpihak pada kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia mendesak pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan segera mengevaluasi kebijakan tarif agar manfaat jalan tol dapat dirasakan lebih luas.
Lampung Selatan (Netizenku.com): Menurut Burhanuddin, tujuan utama pembangunan jalan tol adalah mempermudah mobilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh, serta membuat biaya perjalanan menjadi lebih efisien.
Namun, kondisi di lapangan dinilainya justru berbanding terbalik. Tarif yang berlaku saat ini dianggap masih terlalu tinggi sehingga belum mampu memberikan manfaat maksimal bagi sebagian besar pengguna jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya dengan adanya tol, perjalanan jadi lebih cepat, hemat waktu dan biaya. Tapi dengan tarif saat ini, justru memberatkan dan membebani anggaran perjalanan warga Lampung,” ujar Burhanuddin.
Ia menilai penetapan tarif belum sepenuhnya mempertimbangkan daya beli masyarakat maupun fungsi strategis jalan tol sebagai penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran distribusi barang, jasa, serta laju pertumbuhan ekonomi di Lampung.
Karena itu, Burhanuddin mendesak DPR RI daerah pemilihan Lampung, DPRD Provinsi Lampung, serta Gubernur Lampung untuk memfasilitasi pertemuan dengan PT Bakauheni Terbanggi Besar (BTB) selaku pengelola jalan tol yang merupakan bagian dari PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII).
Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk membahas secara terbuka struktur tarif, dasar perhitungan, serta peluang penyesuaian tarif agar lebih adil dan terjangkau bagi masyarakat.
“Jangan sampai infrastruktur yang dibangun demi memajukan daerah justru berubah menjadi beban berat bagi masyarakatnya sendiri. Duduklah bersama, cari solusi yang menguntungkan semua pihak,” tegasnya. (*)
