Tulangbawang Barat (Netizenku.com) Federasi Adat Marga Empat (Megow Pak) Tulangbawang Barat (Tubaba) menyerahkan sepenuhnya permasalahan tapal batas wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tubaba dengan klaim wilayah Adat Marga Sungkai Bunga Mayang Lampung Utara diserahkan ke pemerintah, baik Pemkab Tubaba, Pemprov Lampung, dan Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan Ketua Federasi Marga Empat Tulangbawang Barat Herman Artha, S.I.Kom gelar Suttan Kuasa Marga usai melakukan Peppung Adat yang langsung dihadiri Penjabat Bupati Tubaba Dr Zaidirina, Asisten I Dra Bayana, Kepala DPMT Sofyan Nur, Camat Tulangbawang Udik Iwan Setiawan, para tokoh adat dan kepalo tiyuh terkait, di kediamannya di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis siang (8/9).
“Kami hanya mengurusi tentang adat. Nah, masalah tapal batas yang dipermasalahkan oleh tokoh-tokoh adat Marga Sungkai Bunga Mayang dengan batas Tiyuh Karta Tanjung Selamat (Buay Bulan-red) kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, semoga masalah ini cepat selesai,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Peppung Adat tersebut, lanjut dia, selain menyerahkan penyelesaian Tapal Batas Wilayah ke pemerintah, para tokoh adat di Tubaba juga menyerahkan terkait permasalahan hukum, keamanan wilayah diserahkan kepada pihak kepolisian baik Polres Tubaba maupun Polres Lampung Utara.
“Yang menjadi point inti dalam Peppung ini adalah masalah adanya pembatasan kegiatan adat-istiadat antar dua Marga yang menjadi statement dalam video yang dikirim oleh Marga Sungkai Bunga Mayang ke Marga Empat Tulangbawang Barat. Kami harapkan pembatasan kegiatan adat ini jangan sampai terjadi, kami menginginkan kebersamaan dan para tokoh adat dapat memisahkan permasalahan kegiatan-kegiatan adat dengan permasalahan tapal batas,” harapnya.
Suttan Kuasa Marga menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan adat tersebut, Federasi Marga Empat Tulangbawang Barat akan membentuk tim guna membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh adat Marga Sungkai Bunga Mayang agar pembatasan kegiatan adat semisal ketika ada Marga Sungkai Bunga Mayang yang akan melaksanakan adat, Marga Empat dari Tubaba tidak dapat hadir disana, dan ketika Marga Empat akan beradat di Tubaba mereka pun tidak diperkenankan hadir ini jangan sampai terjadi.
“Ini jangan sampai terjadi, kita menginginkan kebersamaan dan jalinan kekeluargaan ini jangan sampai putus, sebab zaman-zaman dahulu hubungan ini tidak pernah putus. Mari kita bersabar, semoga permasalahan ini terjalin dengan baik, dan masalah tapal batas selesai dengan baik-baik. Saat ini pun kita tengah menjalin komunikasi dengan mereka, ajak berbicara dari hati ke hati,” tutupnya.
Sementara Penjabat Bupati Tubaba Dr Zaidirina, SE.M.Si saat dimintai tanggapan terkait upaya penyelesaian tapal batas yang dipermasalahkan oleh tokoh adat Marga Sungkai Bunga Mayang Lampung Utara, ia menyerahkan hasil keputusan soal batas wilayah tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Karena ini menyangkut batas dua wilayah kabupaten, maka mediasinya lewat Pemprov Lampung. Tetapi secara non formal, kami sudah menjalin komunikasi dengan pihak Pemda Lampung Utara,” jelasnya.
Soal batas wilayah, lanjut Zaidirina, bahkan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang batas wilayah antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Lampung Utara akan turun, jika aturan ini turun Pemkab Tubaba akan lebih kuat lagi soal dasar hukumnya.
“Ketika aturan ini turun dan ada pihak-pihak yang tidak puas, silahkan menempuh jalur sesuai peraturan perundang-undangan,” harapnya.
Zaidirina menyikapi terkait adanya permintaan pembatalan Definitfnya Tiyuh Karta Tanjung Selamat dari tokoh Marga Sungkai Bunga Mayang, menurutnya silahkan saja tetapi bukan disampaikan ke Pemkab Tubaba namun ke Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat melalui mekanisme yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Karena kita mengurus pemekaran Tiyuh Karta Tanjung Selamat sampai keluar kodefikasi/Kode Register Desa sudah melalui SOP, melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Bahkan tambah Pj Bupati, upaya pemekaran tiyuh ini bukan proses di tahun ini saja, tetapi telah berjalan sejak tahun 2016 kurang lebih proses tersebut sudah berjalan sekitar 7 tahun.
“Memang ada beberapa pertemuan tidak ditemukan titik temu, maka persoalan ini diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Apapun soal keputusan Pemerintah Pusat itulah yang kita ikuti. Ternyata hasil dari Pemerintah Pusat keluar Surat Edaran Mendagri dan Gubernur tentang kodefikasi untuk 6 tiyuh pemekaran di Tubaba yang didalamnya ada Tiyuh Karta Tanjung Selamat, kita juga diwajibkan diakhir Agustus selambat-lambatnya Agustus sudah melantik kepalo tiyuh sementara sampai dengan kepalo tiyuh definitif, dan ini sudah kita lakukan sesuai SOP dan mekanisme,” papar Zaidirina. (Arie/Leni)
