Disnakertran Tubaba Belum Patuhi SE Menaker tentang UMP 2021

Redaksi

Rabu, 11 November 2020 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Tubaba belum bisa memastikan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2021 mendatang.

Ini lantaran nilai UMK baru akan ditetapkan dalam sidang pleno yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, hingga pakar dan akademisi/perguruan tinggi dalam waktu dekat ini.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur se-Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.

Hal ini mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga  SSB Fortuna FC Juara II Liga U-11

Penegasan terkait penetapan  upah minimum tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans Tubaba, Rudi Riansyah, SE, MM, didampingi Kabid Hubungan Industrial Karbiso, S.Pd mengatakan jika mengacu pada surat edaran menteri yang telah diterimnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2021 kemungkinan besar juga tidak mengalami perubahan, sama dengan besaran UMK tahun ini.

Baca Juga  DD Masuk Kasda, Pencairan Tunggu Permintaan Adwil

\”Sementara, UMK tahun ini sebesar Rp2.472.144,09,- yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu berdasarkan SK Gubernur Lampung,\” kata dia kepada wartawan, Rabu (11/11).

Namun, pihaknya akan berupaya agar UMK tersebut ada kenaikan dengan mempertimbangkan kemampuan para pihak, perusahaan.

\”Setelah sudah ada keputusan pleno, baru kita ajukan ke provinsi untuk ditetapkan melalui SK Gubernur,\” tuturnya.

Diakuinya, Disnakertran Tubaba pada Selasa (10/11), sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, yakni serikat pekerja, pengusaha, dan Badan Pusat Statistik (BPS).\”Koordinasi tersebut membahas surat edaran menteri tersebut, sekaligus terkait dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2021 yang telah ditetapkan,\” ulasnya.

Baca Juga  Pemprov Lampung Belum Bahas Usulan Pj Bupati Tubaba

Saat ditanya mengenai kesimpulan atau hasil dari koordinasi tersebut, Rudi menjawab sangat diplomatis dan normatif. Menurutnya, semua pihak dalam koordinasi tersebut bisa memahami kondisi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

\”Yang jelas kita tunggu saja hasil pleno. Kemungkinan minggu depan, dan kami berharap semua pihak bisa menerima hasil pleno tersebut ,\” pungkasnya. (Arie/len)

Berita Terkait

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Sekdakab Tubaba Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD 2025 kepada DPRD
Adu Nasib, Puluhan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Tubaba
DPRD Tubaba Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tahun 2023
Keji, Pasutri Diduga Lakukan Tindak Asusila ke Teman Pekerja
M Firsada Terima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Kategori Transformatif
Kajari Tubaba Silaturahmi ke Balai Prof. Bagir Manan PWI
M Firsada Tegas Larang Judi Online bagi ASN dan Masyarakat Tubaba

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 13:35 WIB

Lestarikan Bahasa Lampung, Kober Nilai Butuh Kebijakan dan Peranan Pemda

Senin, 15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Bahasa Lampung Terancam Punah, Kober Gelar Festival Seni Bahasa Lampung

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:06 WIB

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:34 WIB

Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:17 WIB

Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:09 WIB

Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Berita Terbaru

Pringsewu

Pringsewu Raih Dua Penghargaan dalam GTTGN XXV Tahun 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 21:04 WIB

Pringsewu

Pj Gubernur Lampung Buka MPLS Tingkat SMA dan SMK di Pringsewu

Senin, 15 Jul 2024 - 19:55 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M Firsada, menerima penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa.

Addvertorial

Pj Bupati Tubaba Raih Penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa

Senin, 15 Jul 2024 - 19:18 WIB

Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan, menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin (15/7/2024). (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 17:08 WIB