oleh

Bikin Adminduk di Lampung Gratis, Kalau Ada Pungli, Laporkan!

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung Ahmad Syaifullah menegaskan pembuatan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung gratis alias tidak dipungut biaya sepeserpun.

\”Jika ada yang minta, berarti itu pungutan liar (Pungli). Laporkan saja ke kepala dinas di masing-masing daerah, atau langsung ke Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) di daerah masing-masing,\” tegasnya saat diwawancarai¬†Netizenku.com usai mengikuti pembukaan kegiatan Rakor forum kepala disdukcapil se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan di gedung Sesat Agung komplek Islamik Center Tubaba, Kelurahan Panaragan Jaya, Rabu (9/5).

Menurut Syaifullah, dari birokrasi paling atas yakni dirjen kependudukan dan pencatatan sipil sampai ke dinas-dinas atau dibawahnya, pelayanan publik pembuatan dokumen kependudukan semunya gratis sesuai dengan instruksi kementrian. \”Pembuatan dokumen kependudukan dari pembuatan E-KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya, saya tegaskan gratis secara nasional. Kalau ada oknum yang meminta uang untuk pengurusan itu laporkan ke kepala dinas, atau tim saberpungli. Akan kita tindak tegas dari berikan surat teguran sampai dengan pemecatan dari ASN, bahkan pidana,\” ancamnya.

Baca Juga  Dampak JTTS, Waskita Karya Siap Perbaiki Jalan Tiyuh

Meski selama ini, lanjut dia, pihaknya secara langsung belum mendapakan laporan dari masyarakat terkait pungutan pembuatan dokumen kependudukan. Namun, jika dirinya mendapatkan laporan pihaknya akan memanggil pihak yang bersangkutan, memberikan teguran sampai dengan pemecatan. \”Instruksi Dirjen, Kadisdukcapil provinsi dapat membina, mengawasi, mengevaluasi kinerja di jajaran disdukcapil kabupaten/kota,\” ucapnya.

Terkait dengan kegiatan hari ini, lanjut dia, tujuan forum koordinasi ini untuk menyamakan persepsi tentang dokumen kependudukan menghadapi pilkada 2018 dan Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. \”Kegiatan ini sesuai Instruksi menteri yakni pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan kegiatan sadar adminduk. Saya berharap ADB dan operator Adminduk di tiap kabupaten dapat bekerja secara maksimal,\” terangnya.

Baca Juga  Warga Margodadi dan Waysido Minta Pemkab Perbaiki Jalan

Syaifullah berharap, masyarakat yang belum melakukan perekaman dapat segera melakukan perekaman, bahkan yang saat ini masyarakat baru mendapatkan surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman dapat menukarkannya menjadi KTP Elektronik. \”Untuk sekarang ini, blangko KTP Elektonik tersedia tidak ada kata habis untuk, jadi yang masih suket segera ditukarkan,\” pungkasnya.

Sementara, Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan saat membuka secara resmi kegiatan forum tersebut, mengatakan bahwa forum rapat ini merupakan sebuah forum yang penting untuk menyamakan persepsi, visi dan gerak langkah dalam rangka menyukseskan program-program nasional maupun regional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

\”Diharapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, akan terbangun sinergi dan sinkronisasi atas berbagai kebijakan dan informasi yang terus berkembang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang pada akhirnya nanti pun akan muncul berbagai langkah serta strategi yang perlu dilakukan guna pencapaian target-target nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,\” kata dia.

Baca Juga  Tubaba Mulai Salurkan 600 Ton Beras, Ini Rinciannya

Secara khusus, lanjut dia, forum ini diharapkan akan menjadi salah satu penopang kesukseskan agenda Pemilihan Gubernur Lampung yang sudah di depan mata, yaitu yang berkaitan dengan keakuratan data mata pilih.

\”Selaku tuan rumah kami berharap, kiranya suasana Tulang Bawang Barat yang nyaman dan bersahabat, dapat menjadi pendorong dan pendukung bagi para peserta, untuk dapat melahirkan ide dan gagasan yang cerdas dan bermanfaat bagi perkembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Lampung,\” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri 11 dari 15 Kepala Dinas Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekrerktaris KPU Tubaba, Anggota Panwaslu Tubaba, dan seluruh jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil se-Lampung, minus Kadis Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Metro, dan Pesisir Barat, namun diwakilkan. (Arie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *