Keamanan pangan menjadi pertaruhan utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tapis Berseri. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandar Lampung menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi standar kesehatan yang ketat tanpa pengecualian.
(Netizenku.com): Penegasan itu diambil demi melindungi anak-anak sekolah dan masyarakat dari risiko kejadian luar biasa akibat konsumsi pangan yang tidak higienis. Kepala Dinkes Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menekankan bahwa standar kesehatan adalah fondasi utama program ini.
“Tentunya standar kesehatan sangat penting dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Kami tidak akan memberi kelonggaran terhadap standar kesehatan tersebut,” ujar Muhtadi, Jumat (24 April 2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menjaga Kualitas Air dan Kebersihan Dapur
Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak akan main-main dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini hanya diberikan kepada dapur yang benar-benar memenuhi syarat teknis, mulai dari kebersihan lingkungan hingga sumber air.
Sebab, kualitas air yang tidak memenuhi syarat seringkali menjadi kendala utama bagi pengelola dapur umum. Muhtadi mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menahan izin bagi SPPG yang belum menuntaskan perbaikan fasilitas pendukungnya.
“Bila memang SPPG belum tuntas dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan juga kualitas air yang dipakai tidak memenuhi syarat, kami tentu tidak akan mengeluarkan SLHS,” tambahnya.
Berdasarkan data hingga April 2026, tercatat baru 60 SPPG yang telah mengantongi SLHS. Angka ini setara dengan 50 persen dari total 121 unit dapur MBG yang saat ini sudah beroperasi di wilayah Bandar Lampung.
Selain urusan kesehatan, program ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM lokal. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wilson Faisol, berharap SPPG tidak berjalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan bahan baku.
“Sehingga dengan adanya kerja sama sama dengan SPPG roda ekonomi akan berputar. Jadi seharusnya SPPG bermitra dengan UMKM untuk suplai bahan pangannya,” kata Wilson.(*)
