Ini Ketentuan Dapur Mitra MBG Lampung yang Insentifnya Disetop

Redaksi

Jumat, 1 Mei 2026 - 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Klasifikasi pelanggaran untuk menentukan kelayakan penerimaan dana insentif. (Ilustrasi: Netizenku.com)

Klasifikasi pelanggaran untuk menentukan kelayakan penerimaan dana insentif. (Ilustrasi: Netizenku.com)

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan juknis tata kelola Program MBG 2026. Dalam aturan tersebut, setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat insentif. Nilainya mencapai Rp6 juta per hari.

(Netizenku.com): Dana ini mengalir bagi mitra penyedia fasilitas. Namun, ada kondisi tertentu yang membuat kucuran dana ini terhenti.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemberian insentif bergantung pada tingkat pelanggaran. Menariknya, dapur yang sedang disetop sementara atau suspend tetap bisa menerima insentif.

Baca Juga  Dugaan Pengeroyokan dan Pembakaran Motor di Lampung Tengah Dilaporkan ke Polda Lampung

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini berlaku jika masalah yang muncul hanya karena kendala teknis operasional. Misalnya, kesalahan pada prosedur memasak yang terlalu cepat oleh pelaksana di lapangan.

Penyebab Insentif Dapur Mitra MBG Lampung Disetop

Nasib berbeda dialami mitra jika kesalahan dianggap fatal dan sistemik. Insentif dipastikan berhenti apabila fasilitas dapur terbukti tidak layak atau tidak memenuhi standar.

Baca Juga  Gubernur Lampung Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Lampung

Kelalaian besar dari pihak yayasan atau mitra menjadi catatan merah bagi BGN. “Maka, SPPG tersebut tidak berhak mendapatkan insentif,” tegas Dadan dalam keterangan pers, Rabu (29 April 2026).

Faktor keamanan pangan juga menjadi penentu utama cairnya dana tersebut. Penggunaan bahan baku yang tidak segar akan memutus aliran insentif secara otomatis.

Selain itu, pemerintah sangat mengharamkan praktik monopoli pemasok hingga permainan harga bahan baku. Jika terdeteksi praktik tidak sehat ini, mitra tidak akan menerima hak insentif mereka.

Baca Juga  Disdikbud Lampung Gulirkan Program Double Teaching

Kondisi dapur yang tidak siap beroperasi atau standby readiness juga menjadi alasan penghentian. Contohnya, saat bangunan dapur sedang menjalani renovasi besar atau perbaikan mayor.

Dalam situasi tersebut, SPPG dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya secara normal. Oleh karena itu, pembayaran insentif akan langsung diberhentikan oleh pihak terkait.(*)

Berita Terkait

Komisi II DPRD Lampung Dorong Perluasan Akses Jagung Murah bagi Peternak
Winarti Minta Komang Koheri Prioritaskan Pertanian dan Infrastruktur Lampung Tengah
Lantik Komang Koheri, Mirzani Tekankan Sinergi Pembangunan dan Integritas
Lampung Perkuat Infrastruktur dan Layanan untuk Perluas Pasar Ekspor
Komang Koheri Resmi Dilantik, Siapkan Agenda Pembangunan Lampung Tengah
Mikdar Ilyas Dorong Penguatan Distribusi Pupuk untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Mirza Ajak Generasi Muda Kembangkan Hilirisasi Komoditas Unggulan Desa
Wagub Jihan Pastikan Pembangunan Kampung Nelayan Berjalan Sesuai Rencana

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 21:33 WIB

Komisi II DPRD Lampung Dorong Perluasan Akses Jagung Murah bagi Peternak

Selasa, 3 November 2026 - 18:11 WIB

Winarti Minta Komang Koheri Prioritaskan Pertanian dan Infrastruktur Lampung Tengah

Selasa, 3 November 2026 - 16:16 WIB

Lantik Komang Koheri, Mirzani Tekankan Sinergi Pembangunan dan Integritas

Selasa, 3 November 2026 - 13:05 WIB

Komang Koheri Resmi Dilantik, Siapkan Agenda Pembangunan Lampung Tengah

Senin, 2 November 2026 - 17:56 WIB

Mikdar Ilyas Dorong Penguatan Distribusi Pupuk untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Senin, 2 November 2026 - 17:54 WIB

Mirza Ajak Generasi Muda Kembangkan Hilirisasi Komoditas Unggulan Desa

Senin, 2 November 2026 - 17:04 WIB

Wagub Jihan Pastikan Pembangunan Kampung Nelayan Berjalan Sesuai Rencana

Senin, 2 November 2026 - 17:01 WIB

Wagub Jihan Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Bantu Disabilitas di Pesisir Barat

Berita Terbaru

Tanggamus

RAPBD Tanggamus 2027, Belanja Daerah Diusulkan Rp1,64 Triliun

Selasa, 3 Nov 2026 - 16:59 WIB