Mendagri Ajak Pjs Gubernur Perangi Politik Uang

Redaksi

Selasa, 13 Februari 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Bandarlampung (Netizenku): Ada yang menarik saat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. Tjahjo mengajak Didik untuk bersama memerangi politik uang dan politisasi yang salah.

Pada acara pengukuhan penjabat sementara Gubernur Lampung yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, itu Mendagri menegaskan, kedua hal tersebut merupakan racun demokrasi yang harus diberantas. Sebab dapat merusak peradaban demokrasi dan merusak sendi kenegaraan yang bermartabat. \”Jadi harus kita lawan bersama,\” jelas Tjahjo, Selasa (13/2/2018).

Dirinya juga mengingatkan komitmen pemerintah, khususnya KPU dan Kapolri, untuk mencegah politik uang dan politisasi yang salah. Mendagri juga menegaskan, sebagai Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Ajak seluruh jajaran dan staf Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkonsolidasikan terciptanya iklim sejuk dalam melaksanakan pilkada dengan baik, serta mem-backup Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung,\” pesan Tjahjo Kumolo. (Rls/NK)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 17:39 WIB

Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan BEM Unila, Tekankan Peran Mahasiswa

Jumat, 3 April 2026 - 20:56 WIB

Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Prioritas 2026

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 19:04 WIB

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Berita Terbaru

Pringsewu

Kejari Pringsewu Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp1,8 Miliar

Senin, 6 Apr 2026 - 19:03 WIB