Negara yang Tak Membaca Dirinya

Ilwadi Perkasa

Jumat, 31 Oktober 2025 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kita sering merasa sedang maju, padahal hanya sedang bergerak. beringsut sedikit karena lelah mematung. Kita menamai semua pembangunan sebagai kemajuan, meski tidak selalu mengandung pertumbuhan manusia di dalamnya. Kita bangga pada angka, tetapi abai pada makna di baliknya. Inilah bentuk kolonialisme yang masih mengendap di kesadaran dan meyakini bahwa kompetensi harus dibeli, bukan ditumbuhkan.

Kita percaya bahwa kemampuan bisa datang dari proyek, bukan dari proses. Dari pelatihan, bukan dari pengalaman. Padahal, bangsa yang terlalu sering membeli kepintaran akhirnya kehilangan keberanian untuk berpikir sendiri.

Dulu penjajahan berlangsung dengan senjata. Kini, ia datang melalui ketergantungan pada pengetahuan dan teknologi yang diimpor, semacam Whoosh. Kita mengundang konsultan, membeli modul, meniru kebijakan luar negeri, tetapi jarang mau menguji apakah semuanya benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan. Maka lahirlah birokrasi yang sibuk menyalin, bukan menalar. Sibuk mencari untung, tanpa perduli dengan kerugian yang bakal ditimbulkan.

Baca Juga  Lampung Harus Melakukan Ini Agar Kenaikan NTP Bulanan Benar-Benar Bermakna

Dalam kondisi seperti itu, literasi kehilangan makna aslinya. Ia berubah dari kemampuan memahami menjadi sekadar aktivitas administratif. Kita membaca banyak laporan, tetapi tidak membaca realitas. Kita tahu cara menulis visi, tapi tidak tahu bagaimana menumbuhkannya. Maka tidak heran bila kebijakan sering gagal bukan karena kurang dana, melainkan karena kurang pemahaman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yang lebih mengkhawatirkan, kebodohan kini dinormalisasi. Inkompetensi tidak lagi dianggap aib, tetapi hal yang biasa. Kita menoleransi pejabat yang tak paham data, tak pandai beragumen hingga tak paham makna efisiensi sesungguhnya. Nol rupiah pun dianggap sebagai kehebatan terlaksananya sebuah kegiatan yang dikampanyekan bakal menyuntikan pertumbuhan.

Baca Juga  Refleksi Akhir Tahun Lampung 2025: "Cemomot" dari APBD ke BUMD, Jejak Korupsi Terbuka

Akibatnya, kita pun terbiasa menerima keputusan omon-omon, salah arah,  yang penting  terdengar meyakinkan. Padahal bangsa yang terbiasa dengan inkompetensi akan berhenti menuntut kecerdasan dari pemimpinnya.

Dampaknya terasa dalam pertumbuhan ekonomi yang kita rayakan setiap tahun. Angka memang naik, tetapi daya pikir masyarakat tertinggal. Kita memuja pertumbuhan 5 persen menuju 8 persen, padahal sebagian besar masyarakat masih berputar di lingkaran yang sama, yakni kebodohan dan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hilang karena bukan hanya soal uang, melainkan soal cara memahami dunia. Sebab, bangsa yang tidak membaca dirinya akan sulit menulis masa depannya. Sebab kemajuan sejati bukan soal berapa cepat kita bergerak, tapi seberapa dalam kita mengerti arah yang dituju. Di sinilah literasi semestinya menemukan bentuk tertingginya, bukan sekadar membaca teks, melainkan membaca konteks.

Baca Juga  Ekspor Melonjak, Daya Beli Petani Naik, Inflasi Rendah: Lampung Siap Hadapi 2026

Pendidikan dan kebijakan seharusnya mengajarkan keberanian berpikir, bukan hanya kemampuan menyalin. Membangun bangsa tidak bisa dilakukan dengan membeli pengetahuan, melainkan dengan menumbuhkan nalar. Karena kompetensi sejati tumbuh, bukan diimpor.

Kita boleh mengundang banyak ahli, tetapi pada akhirnya, kemandirian berpikir adalah satu-satunya bentuk kemerdekaan yang tidak bisa dibeli. Dan selama kita masih percaya bahwa kepintaran dapat dibeli, maka kita sesungguhnya masih dijajah, bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh ketidakpercayaan terhadap diri sendiri.

Berita Terkait

Pabrik Etanol di Lampung: Antara Optimisme Hilirisasi dan Ujian Kenyataan
Di Bawah Larangan Kembang Api, Dini Menjajakan Harapan di Ujung Tahun
Refleksi Akhir Tahun Lampung 2025: “Cemomot” dari APBD ke BUMD, Jejak Korupsi Terbuka
Ekonomi Tumbuh, Upah Tertahan: Lampung Kalah Berani dari Sumatera Lain
Tahun Baru di Bawah Bayang Siklon: Lampung Diminta Waras di Tengah Euforia
Ekonomi Lampung dan Ilusi Stabilitas (Bagian 3in3)
Kadalistik Kebijakan dan Produksi Citra di Lampung (Bagian 2 in 3)
Penghargaan dan Anomali Fiskal Lampung (Bagian 1 in 3)

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Senin, 26 Januari 2026 - 14:11 WIB

Pemprov Lampung Gaungkan Budaya K3 di 2026

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Gaungkan Budaya K3 di 2026

Senin, 26 Jan 2026 - 14:11 WIB

Lampung

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Sabtu, 24 Jan 2026 - 15:34 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik” ITKP 2025

Sabtu, 24 Jan 2026 - 10:35 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Jan 2026 - 16:52 WIB